Jelang Purna Tugas, AHY Masih Buru Praktik Mafia Tanah

Total potensi nilai kerugian negara dan masyarakat yang diselamatkan mencapai Rp183,5 miliar.

Jelang purna tugas sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) cabinet Jokowi-Ma'ruf, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masih sibuk mengejar mafia tanah di beberapa wilayah.

Terbaru, kementerian yang diampu AHY mengungkap tindak pidana kejahatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kami masih mengungkap tindak pidana kejahatan di bidang pertanahan yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia tanah di Kabupaten Bekasi," ujar AHY saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10) malam.

Meskipun masa kepemimpinannya sebagai Menteri ATR/BPN di kabinet Jokowi tinggal menyisakan beberapa hari lagi, dia berikrar untuk terus menjalankan perannya semaksimal mungkin.

"Saya rasa tidak ada kata berhenti. Kami akan tetap fokus pada tugas-tugas pokok di lapangan, termasuk melanjutkan reforma agraria dan menghadirkan iklim investasi yang semakin baik dengan menghadirkan kepastian hukum atas tanah di berbagai pelosok Tanah Air," bebernya.

Mengutip informasi resmi Kementerian ATR/BPN, Rabu (16/10), AHY membongkar dua kasus tindak pidana pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Dari kasus yang diungkapkan, total potensi nilai kerugian negara dan masyarakat yang diselamatkan mencapai Rp183,5 miliar.

"Khusus di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdapat dua kasus tindak pidana pertanahan yang sudah sangat meresahkan masyarakat," kata AHY.

AHY menerangkan, tindak pidana pertanahan pertama dilakukan oleh lima orang tersangka dengan modus operandi pemalsuan akta jual beli.

"Atas terungkapnya kasus ini, maka kita dapat menyelamatkan kerugian berupa riil lost, dengan nilai kerugian akibat tindak pidana tersebut sebesar Rp4.072.000.000," jelasnya.

Sementara untuk kasus kedua, dilakukan oleh dua orang tersangka dengan modus operandi yang digunakan, yaitu pemalsuan dengan menduplikasi sertipikat. Dengan terungkapnya kasus ini, telah terselamatkan kerugian berupa riil lost.

Dengan nilai kerugian akibat tindak pidana tersebut berdasarkan laporan dari 37 korban dan 39 sertipikat hak milik sebesar kurang lebih Rp3,9 miliar, kerugian berdasarkan BPHTB dan PPh sebesar Rp1.608.287.850, dan potential lost proyek jalan Tol Cibitung-Cilincing sebesar Rp173.983.602.410.

"Total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus kedua adalah Rp179.491.890.260 yang berasal dari rill lost, fiscal lost, dan potential lost," terang AHY.

Senang Bisa Berkontribusi di Waktu Singkat

AHY pun mengaku senang bisa berkontribusi sebagai menteri, meski dalam waktu singkat. Kendati demikian, dia diyakini bakal melanjutkan jabatan eksekutifnya di cabinet Prabowo-Gibran.

Sebelum menjalani peran barunya, AHY mengaku senang dengan pengalamannya selama menjabat sebagai Menteri ATR/BPN dalam beberapa bulan terakhir.

"Walaupun saya begitu singkat, cepat sekali waktu bergerak, 8 bulan tidak terasa, tetapi saya mensyukurinya sebagai sebuah kebersamaan, sukacita bersama keluarga besar ATR/BPN di seluruh Indonesia," ujar AHY.

"Saya bangga menjadi bagian dari ini semua. Tentunya berharap bahwa ATR/BPN semakin maju, semakin sukses, semakin melayani rakyat di berbagai urusan pertanahan dan tata ruang," dia menambahkan.

Di tengah pembicaraan itu, ia sedikit memberikan harapan dan bocoran terkait tugas barunya dari Prabowo Subianto. AHY bilang, dirinya masih ingin terus berjuang bersama Kementerian ATR/BPN.

"Saya ingin terus menjadi bagian dari perjuangan ini, dimanapun nanti pada saatnya penugasan baru, dimanapun itu, tapi saya tidak akan pernah akan melupakan kebersamaan ini, dan tentunya ingin terus berjuang bersama jajaran para sahabat di ATR/BPN," ungkapnya.

Sayangnya, ia belum mau buka bocoran lebih jauh soal posisi pastinya nanti. AHY meminta publik bersabar menunggu pernyataan resmi dari Prabowo.

AHY sendiri diisukan bakal menjadi menteri koordinator (menko) yang mengurusi soal kemasyarakatan dan infrastruktur. Menanggapi kabar tersebut, dia kembali menekankan bahwa dirinya belum ingin terpisahkan secara langsung dengan Kementerian ATR/BPN.

"Saya hanya ingin jadi bagian yang tak terpisahkan, dimanapun dan dalam peran apapun. Saya rasa kita menyadari bahwa urusan pertanahan dan tata ruang ini sangat mendasar. Banyak sekali masyarakat yang menggantungkan harapannya ke Kementerian ATR/BPN. Perlu dilanjutkan kerja keras, kerja bersama, dan saya sekali lagi ingin jadi bagian tak terpisahkan ke depan," pungkasnya.