Pemprov Kaltara Targetkan Penandatanganan MoU Perkeretaapian Tahun Ini

Pemprov Kaltara optimistis pembangunan jaringan perkeretaapian akan terwujud. Penandatanganan MoU dengan investor ditargetkan tahun ini, menjadi langkah awal mewujudkan konektivitas Perkeretaapian Kaltara.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, menyatakan optimismenya terhadap rencana pembangunan jaringan kereta api di wilayahnya. Target utama Pemprov Kaltara adalah merampungkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) dengan investor pada tahun ini. Komitmen ini menandai langkah serius dalam mewujudkan infrastruktur transportasi modern di Bumi Benuanta.

Optimisme Gubernur Zainal bukan tanpa alasan kuat, didukung oleh keseriusan pihak investor yang tertarik berinvestasi di Kaltara. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gubernur di Tanjung Selor, Kaltara, pada Sabtu, 2 Mei 2026. Proyek ini diharapkan dapat membuka era baru konektivitas bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Rencana pembangunan perkeretaapian di Kaltara juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Arahan tersebut menekankan pentingnya pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa, khususnya di Kalimantan yang belum memiliki infrastruktur perkeretaapian sama sekali, guna pemerataan pembangunan.

Optimisme Pemprov Kaltara dan Dukungan Pusat

Gubernur Zainal A. Paliwang menegaskan bahwa dirinya sangat optimistis terhadap realisasi proyek perkeretaapian di Kaltara. Keyakinan ini diperkuat oleh minat serius dari para investor yang siap berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. “Saya sangat optimistis dan juga mereka investor ini sangat serius untuk melakukan kegiatan di wilayah Kaltara. Di tahun ini target MoU akan kita tandatangani,” ujar Zainal.

Pembangunan jaringan kereta api di Kaltara juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebelumnya menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan jaringan kereta di luar Pulau Jawa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan infrastruktur transportasi di seluruh Indonesia.

AHY menyoroti bahwa sementara Pulau Jawa sudah memiliki jaringan kereta api yang tuntas, dan sebagian provinsi di Sumatera serta rute Makassar-Parepare di Sulawesi sudah terhubung, Kalimantan masih belum memiliki infrastruktur perkeretaapian. Kondisi ini menjadikan Kaltara sebagai salah satu prioritas dalam pengembangan jaringan kereta api nasional.

Landasan Perencanaan dan Proses Kerja Sama

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, menjelaskan bahwa rencana pembangunan kereta api ini sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltara. Meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), program konektivitas antar wilayah secara implisit mencakup pembangunan kereta api sebagai salah satu pendekatannya.

Saat ini, Pemprov Kaltara sedang mencermati draf kerja sama dengan PT Intra, salah satu investor yang telah beraudiensi dan menunjukkan minat kuat. Proses ini merupakan tindak lanjut dari audiensi PT Intra mengenai rencana kerja sama pembangunan perkeretaapian.

Bertius menambahkan bahwa setelah proses pencermatan draf selesai, akan dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama dengan PT Intra. Penandatanganan ini akan menjadi komitmen bersama untuk serius menjajaki kemungkinan pembangunan rel kereta api di Kaltara, memastikan semua aspek teknis dan legal terpenuhi.

Tahapan Implementasi dan Harapan Masa Depan

Menurut jadwal yang diajukan oleh PT Intra, proses administrasi dan pencermatan lokasi pembangunan rel kereta api diharapkan sudah dimulai pada tahun ini. Tahapan ini krusial untuk mengidentifikasi jalur yang akan dilalui dan mengurus perizinan yang diperlukan.

Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah potensi jalur yang melewati kawasan hutan. Jika hal ini terjadi, maka akan ada proses pinjam pakai kawasan hutan yang harus diselesaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan kompleksitas proyek yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Gubernur Zainal dan Ketua DPRD Kaltara memiliki harapan besar agar proyek perkeretaapian ini dapat segera terwujud. Mereka menargetkan, paling tidak pada tahun 2029, bentuk fisik dari jaringan kereta api di Kaltara sudah mulai terlihat. Proyek ini diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di Kaltara.

Sumber: AntaraNews