Dapat Anggaran Tambahan Rp620 Miliar, Menteri ATR AHY: Fokusnya untuk Pemberantasan Mafia Tanah
AHY mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memberikan anggaran belanja tambahan untuk 2024.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan anggaran belanja tambahan untuk tahun 2024 diperuntukkan untuk menyelesaikan program-program Kementerian ATR/BPN.
AHY mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memberikan anggaran belanja tambahan untuk 2024.
- Menteri AHY Dapat Kucuran Anggaran Tambahan Rp620 Miliar dari Sri Mulyani, Buat Apa?
- Menteri AHY Ungkap Kasus Mafia Tanah, Berpotensi Datangkan Investasi Rp3,41 Triliun
- Momen Perdana AHY Rapat Bareng Anggota DPR Sebagai Menteri ATR, Bahas Mafia Tanah di Daerah
- Pesan Penting untuk AHY yang Baru Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah
"Kita mendapatkan anggaran tambahan Rp620 miliar, dan itu jelas peruntukannya apa saja termasuk untuk menyelesaikan program-program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, dan lain-lain," ujarnya di Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Selasa (6/8).
AHY berharap anggaran Kementerian ATR/BPN bisa tetap terjaga dengan baik.
"Memang kita masih terus berupaya untuk tahun anggaran ke depan ini juga anggaran Kementerian ATR BPN bisa tetap terjaga dengan baik," katanya.
Selesaikan Masalah Mafia Tanah pada Sisa Masa Jabatan
Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan akan fokus pada percepatan sertifikasi tanah dan pemberantasan mafia tanah pada sisa masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.
Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk memperluas cakupan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebanyak 104 kota/kabupaten di Indonesia ditargetkan tersertifikasi lengkap pada 2024, termasuk yang dapat melayani secara elektronik.
Menurut AHY, program PTSL ini penting tidak hanya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, tetapi juga menghadirkan iklim investasi yang penuh kepastian hukum, terutama terkait tanah dan tata ruang.
PTSL adalah program pemerintah yang digagas sejak 2017, yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran tanah bagi masyarakat.
PTSL juga bertujuan, di antaranya meningkatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah dan mencegah sengketa tanah pada masa mendatang.
AHY mengatakan dirinya juga berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus mafia tanah.
Kementerian ATR/BPN akan menjalankan target yang dititipkan Presiden Joko Widodo, termasuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon (carbon trading).
- Sejarah Baru Tercipta, Palestina Dapat Kursi & Duduk di Sidang Majelis Umum PBB
- Si Cantik Laki Banget, Ini Sosok Sopir Bus AKAP Bikin Betah Penumpang
- Tips Anti Mabuk Kendaraan Saat Pertama Kali Naik Pesawat
- Kisah Penderita Jantung Koroner Hidup Segar Bugar tanpa Obat, Kini Jadi Petani Anggur di Desa
- Mitos Bulu Hidung Panjang yang Banyak Dipercaya, Ketahui Fakta Menariknya
-
Dedi Rahmadi
Berita Terpopuler
-
Nawawi Sindir Jokowi: Lebih Mudah Ormas Ketemu Presiden daripada Pimpinan KPK
merdeka.com 13 Sep 2024 -
Menteri AHY Beberkan Pesan Jokowi di Sidang Kabinet Terakhir
merdeka.com 13 Sep 2024 -
Diungkap Luhut, Prabowo Tak Ingin Ada Pihak yang Memecah Belah Dirinya dengan Jokowi
merdeka.com 13 Sep 2024 -
Jelang Purna Tugas, Jokowi Minta Menteri Jangan Buat Kebijakan Ekstrem Timbulkan Gejolak
merdeka.com 13 Sep 2024 -
Pidato Lengkap Jokowi di Sidang Kabinet Terakhir, Tekankan Jangan Ada Gejolak Transisi Kepemimpinan
merdeka.com 13 Sep 2024
