Gubernur NTB Soroti Variasi Harga Tiket Bus Mudik Lebaran 2026 di Terminal Mandalika

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti variasi harga tiket bus mudik Lebaran 2026 di Terminal Mandalika, Mataram. Ia meminta penertiban praktik penjualan oleh pihak ketiga yang berpotensi menaikkan harga tiket secara tidak wajar.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyoroti variasi harga tiket bus yang dijual kepada para penumpang pada arus mudik Lebaran 2026. Peninjauan ini dilakukan di Terminal Mandalika, Kota Mataram, pada Minggu, 15 Maret 2026, untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pemudik. Sorotan ini muncul mengingat adanya perbedaan harga yang signifikan di lapangan.

Dalam tinjauannya, Gubernur Iqbal didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB. Hadir mendampingi antara lain Kapolda NTB Irjen Pol Edi Murbowo, Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjamsul Arief, dan Kajati NTB Wahyudi. Kunjungan bersama ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi dan pelayanan di salah satu titik keberangkatan mudik utama di NTB.

Gubernur menekankan bahwa meskipun variasi harga tiket bus dapat terjadi, praktik penjualan oleh pihak ketiga harus ditertibkan. Hal ini penting untuk mencegah adanya oknum yang memanfaatkan momen mudik dengan menaikkan harga tiket secara tidak wajar. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari praktik merugikan tersebut.

Variasi Harga Tiket Bus dan Kelas Layanan

Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa perbedaan harga tiket bus tidak selalu berarti adanya pelanggaran aturan. Menurutnya, variasi harga tersebut seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan kelas layanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan otobus. Bus-bus modern kini banyak yang menyediakan fasilitas tambahan seperti leg rest atau kursi sleeper yang tentunya memengaruhi harga jual tiket.

Gubernur menambahkan bahwa tarif yang diatur oleh pemerintah sebenarnya berlaku untuk kelas ekonomi. "Tarif yang diatur pemerintah sebenarnya berlaku untuk kelas ekonomi. Sementara di lapangan banyak bus yang memiliki fasilitas tambahan seperti leg rest dan layanan lainnya. Karena fasilitas-nya berbeda, maka kelasnya juga berbeda dan harga tiket-nya ikut bervariasi," kata Lalu Muhamad Iqbal. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai jenis layanan yang mereka pilih.

Meskipun demikian, pemerintah bersama aparat penegak hukum telah mengingatkan seluruh perusahaan otobus (PO) untuk tetap mematuhi batas harga tertinggi yang telah ditetapkan. Pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada PO yang melampaui batas tarif yang sudah ditentukan. Tujuannya adalah menjaga agar harga tiket tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yang akan mudik Lebaran 2026.

Penertiban Penjualan Tiket oleh Pihak Ketiga

Gubernur NTB juga menyoroti potensi persoalan serius yang muncul dari mekanisme penjualan tiket melalui pihak ketiga. Ia mengamati bahwa banyak pembeli tiket tidak membeli langsung dari perusahaan bus, melainkan melalui agen atau calo. Praktik ini seringkali menjadi celah munculnya harga yang tidak wajar dan merugikan konsumen.

"Banyak pembeli tidak membeli langsung melalui perusahaan bus, tetapi melalui pihak ketiga. Di situlah sering muncul persoalan harga. Bahkan ada laporan adanya oknum yang memaksa penjualan tiket dengan harga tinggi demi mendapatkan komisi. Praktik seperti ini tentu harus ditertibkan," tegas Lalu Muhamad Iqbal. Penertiban terhadap oknum-oknum semacam ini menjadi prioritas utama. Penegasan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan mudik yang adil dan transparan bagi semua pemudik.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan berkoordinasi untuk menindak tegas praktik-praktik penjualan tiket yang tidak sesuai aturan. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir praktik calo dan memastikan bahwa harga tiket yang dibayar pemudik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk membeli tiket melalui saluran resmi guna menghindari potensi penipuan atau harga yang melambung tinggi.

Kesiapan dan Peningkatan Fasilitas Terminal Mandalika

Selain masalah harga, Gubernur Iqbal juga mengevaluasi fasilitas di Terminal Mandalika. Secara umum, ia menilai fasilitas terminal sudah cukup baik, namun masih memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek. Peningkatan ini mencakup baik dari sisi fungsi operasional maupun penataan kawasan secara keseluruhan.

"Kita ingin terminal ini memiliki standar pelayanan yang baik, bahkan kalau bisa suasananya seperti di bandara. Pengaturan area publik dan area khusus penumpang juga perlu ditata lebih baik agar pelayanan semakin tertib," ujar Gubernur. Visi ini menunjukkan keinginan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pemudik secara signifikan. Peningkatan fasilitas ini diharapkan dapat memberikan pengalaman mudik yang lebih baik bagi masyarakat.

Kepala Terminal Mandalika, Martin, menambahkan bahwa harga tiket setiap bus memang berbeda tergantung tujuan dan kelas layanan. Rata-rata tiket dijual di kisaran Rp300 ribu hingga Rp500 ribu, disesuaikan dengan fasilitas seperti leg rest dan sleeper. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gubernur mengenai variasi harga berdasarkan fasilitas.

Prediksi Arus Mudik dan Armada Bus Lebaran 2026

Martin juga memprediksi bahwa jumlah pemudik yang melalui Terminal Mandalika akan mengalami kenaikan pada arus mudik Lebaran 2026. "Kita prediksi kenaikan jumlah penumpang 5 persen hingga 10 persen peningkatannya," ujar Martin. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk merayakan Lebaran di kampung halaman setelah beberapa tahun sebelumnya mungkin terbatas.

Puncak arus mudik melalui Terminal Mandalika diperkirakan terjadi pada H-4 dan H-3 Lebaran. Sementara itu, puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada H+6 atau H+7, bertepatan dengan berakhirnya masa libur Lebaran. Informasi ini penting bagi pemudik untuk merencanakan perjalanan mereka dan menghindari kepadatan.

Untuk melayani lonjakan penumpang, Terminal Mandalika telah menyiapkan total 161 unit armada bus. Armada ini terdiri dari 61 bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan 100 bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Bus-bus ini akan melayani berbagai tujuan, mulai dari Jakarta, Surabaya, Malang, Bali, hingga sejumlah kota dan kabupaten di NTB seperti Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima.

Sumber: AntaraNews