Gubernur Jateng Tegaskan Pengendalian Harga Pangan Jelang Ramadhan 2026

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan tidak ada lonjakan harga pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026, meminta kepala daerah mengawal distribusi serta mencegah permainan pasar.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara tegas menyerukan agar tidak ada lonjakan harga pangan di wilayahnya. Hal ini terutama menjelang momentum penting Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Penegasan ini disampaikan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat distribusi yang tersendat atau permainan pasar.

Luthfi menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjaga stabilitas harga. BUMD diharapkan hadir sebagai stabilisator di pasar untuk menjamin ketersediaan pasokan. Pengendalian harga pangan menjadi perhatian utama bagi seluruh kepala daerah di Jawa Tengah.

Pernyataan ini disampaikan saat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pertemuan tersebut juga melibatkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jateng di Semarang, Jawa Tengah, pada hari Rabu.

Antisipasi Lonjakan Harga dan Sumbatan Distribusi

Gubernur Luthfi secara tegas meminta tidak ada sumbatan distribusi maupun permainan pasar yang dapat memicu lonjakan harga pangan. Ia menekankan peran BUMD untuk hadir sebagai stabilisator di pasar lokal. Pengendalian harga pangan jelang Ramadhan menjadi prioritas utama bagi seluruh kepala daerah di Jawa Tengah.

Kebutuhan masyarakat diprediksi akan meningkat signifikan selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Oleh karena itu, pengendalian harga harus dimulai sejak dini, khususnya untuk komoditas strategis. Komoditas seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.

"Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir," kata Luthfi saat HLM TPID di Semarang. Ia menegaskan bahwa potensi kenaikan harga harus dikendalikan oleh bupati dan wali kota di wilayah masing-masing. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.

Transparansi Harga dan Penguatan Pasokan Pangan

Untuk memastikan transparansi dan mencegah praktik curang, Gubernur Luthfi meminta setiap kabupaten/kota memasang dashboard harga komoditas. Papan pantau ini harus ditempatkan di pasar-pasar besar atau induk dan diperbarui secara rutin. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan harga pangan.

"Dashboard harga itu harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu, transparan, dan tidak ada permainan harga," tegasnya. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah setempat untuk menjaga kepercayaan publik. Selain itu, daerah sentra produksi juga diingatkan agar tidak mengalami kekurangan pasokan.

Distribusi pasokan pangan harus dikawal ketat agar tidak ada daerah sentra yang justru kekurangan stok. Penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas harga. Luthfi juga menyoroti pentingnya menjaga lahan pertanian melalui percepatan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Inflasi Terkendali dan Kewaspadaan HBKN

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jateng, Mohamad Noor Nugroho, melaporkan bahwa inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga dengan baik. Capaian deflasi 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm) juga menunjukkan kondisi yang positif.

"Inflasi Jawa Tengah masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau," kata Nugroho. Hal ini seiring dengan masuknya masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Natal. Meskipun demikian, risiko kenaikan harga pada momentum hari besar keagamaan nasional (HBKN) tetap perlu diantisipasi secara cermat.

Secara historis, komoditas seperti beras dan aneka cabai sering menjadi penyumbang inflasi saat Ramadhan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi faktor krusial. Antisipasi dini terhadap potensi gejolak harga pangan adalah langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sumber: AntaraNews