Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR Beri Masukan Kritis ke Pemerintah: Soroti Ekonomi dan Komunikasi Publik

Forum Kebangsaan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2024 baru-baru ini memberikan sejumlah masukan penting kepada pemerintah. Pertemuan ini berlangsung saat halalbihalal dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Jakarta pada Kamis (23/4) malam. Masukan ini berfokus pada kondisi ekonomi dan politik nasional di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, menyoroti bahwa permasalahan utama seringkali bukan terletak pada kebijakan itu sendiri. Namun, lebih kepada tata kelola kebijakan serta kurangnya komunikasi publik yang efektif, yang dapat memperbesar resistensi masyarakat. Forum ini sepakat untuk menciptakan situasi kondusif dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman yang dimiliki.

Tujuannya adalah agar masyarakat tetap tenang dan mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi dampak ekonomi, khususnya inflationary shock, yang diakibatkan oleh situasi global saat ini. Masukan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.

Salah satu poin krusial dalam Masukan Pemerintah dari Forum Kebangsaan adalah mengenai ketahanan fiskal dan ancaman terhadap industri dalam negeri. Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa industri domestik terus tergerus akibat derasnya arus barang impor. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk melindungi sektor-sektor strategis.

Selain itu, potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi isu sensitif yang selalu memerlukan antisipasi matang. Kenaikan harga BBM memiliki dampak langsung yang luas terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari biaya transportasi hingga harga kebutuhan pokok. Hal ini berpotensi memperbesar tekanan inflasi dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Maret 2026 sebesar 3,48 persen. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penyesuaian harga BBM hampir selalu diikuti oleh lonjakan inflasi jangka pendek. Sebagai contoh, pada tahun 2022, inflasi sempat menyentuh di atas lima persen setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, sebelum akhirnya terkendali perlahan.

Bamsoet menegaskan bahwa kenaikan BBM selalu memiliki efek berantai yang cepat dan luas. Ketika harga energi naik, biaya logistik meningkat, harga barang ikut naik, dan pada akhirnya daya beli masyarakat menurun. Ini adalah rantai dampak yang harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah.

Marzuki Alie dalam kesempatan tersebut menekankan perlunya perbaikan gaya komunikasi pemerintah yang lebih tenang, jelas, dan mudah dipahami publik. Cara penyampaian kebijakan sangat menentukan penerimaan masyarakat, termasuk dalam menjelaskan program strategis agar dipahami secara adil di seluruh wilayah Indonesia. Rahmat Gobel dan Agus Hermanto menambahkan bahwa pemerintah perlu melindungi industri dalam negeri dengan pembatasan barang-barang impor agar tidak gulung tikar.

Amir Uskara menuturkan bahwa pola komunikasi di jajaran kabinet perlu diperbaiki secara menyeluruh, terutama dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang cepat. Kondisi fiskal saat ini memang berat, sehingga komunikasi pemerintah harus solid agar kebijakan bisa dipahami dan tidak menimbulkan kegaduhan. Priyo Budi Santoso mengingatkan potensi gesekan sosial yang bisa muncul jika aspirasi publik tidak tersalurkan dengan baik.

Situasi global yang tidak menentu memperbesar tekanan terhadap kondisi fiskal nasional. Parlemen harus menjadi penyuara rakyat, termasuk kelompok kritis dan moderat. Potensi gesekan sosial harus diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak pada stabilitas nasional. Azis Syamsuddin menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan dan keseimbangan (check and balance) dalam sistem demokrasi.

Menurut Azis, lemahnya fungsi tersebut dapat memicu berbagai gesekan, termasuk dalam relasi antar lembaga negara. Fungsi check and balance harus berjalan optimal agar kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang benar dan mendapat legitimasi publik. Oesman Sapta Odang (OSO) menyebut kondisi nasional saat ini memerlukan ruang dialog yang terbuka agar kritik yang berkembang dapat tersampaikan kepada pemerintah secara utuh.

Menanggapi berbagai Masukan Pemerintah, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap masukan. Pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan di berbagai sektor, termasuk dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial. Masukan seperti ini penting agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan yang ada.

Djamari Chaniago, yang menjabat Menko Polkam sejak September 2025, menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pembenahan pada berbagai program strategis. Ini termasuk penguatan ekonomi desa, bantuan sosial, hingga program ketahanan pangan yang melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri di lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan implementasi program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, dengan transfer ke daerah menjadi perhatian agar benar-benar berdampak pada masyarakat. Pemerintah juga terus memperbaiki komunikasi dengan legislatif sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan dan keseimbangan. Fahri Hamzah menilai kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini memiliki peluang besar untuk menjawab tantangan global, selama didukung oleh tim yang kuat dan tata kelola yang adaptif terhadap perubahan, termasuk dinamika media sosial.

Indonesia juga menghadapi tantangan baru dari algoritma media sosial yang bisa membentuk persepsi publik secara masif. Oleh karena itu, regulasi satu data dan penguatan informasi yang akurat menjadi sangat penting.

Sumber: AntaraNews