Gubernur BI Pastikan Arah Kebijakan Moneter 2026 Tetap Pro-Stability dan Pro-Growth

Gubernur BI Perry Warjiyo tegaskan Arah Kebijakan Moneter BI 2026 akan seimbangkan stabilitas dan pertumbuhan, siap cermati ruang penurunan suku bunga di tengah ketidakpastian global.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, telah menyampaikan arah kebijakan moneter untuk tahun 2026. Kebijakan ini akan tetap berfokus pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, atau yang dikenal sebagai pro-stability and pro-growth. Pernyataan penting ini disampaikan di tengah masih tingginya ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional.

Perry Warjiyo menjelaskan bahwa Bank Indonesia akan terus bersinergi erat dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pihak terkait. Sinergi ini bertujuan untuk mendukung transformasi ekonomi nasional Asta Cita, menjaga stabilitas dari gejolak global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Komitmen ini menjadi landasan utama bagi langkah-langkah kebijakan yang akan diambil.

Pengumuman ini disampaikan Perry dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta pada Jumat, 28 November. Fokus utama adalah bagaimana Bank Indonesia akan mengelola inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah untuk mencapai target stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kebijakan moneter BI 2026 menjadi sorotan utama dalam agenda ekonomi nasional.

Fokus pada Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Bank Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Perry Warjiyo menegaskan bahwa dengan terkendalinya inflasi, Bank Sentral Indonesia akan secara cermat memantau peluang untuk menurunkan suku bunga BI rate lebih lanjut. Langkah ini diharapkan dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Selain itu, BI juga sangat berkomitmen untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dari berbagai gejolak global yang mungkin terjadi. Upaya ini dilakukan melalui serangkaian intervensi pasar yang terukur dan efektif. Intervensi tersebut mencakup Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, serta intervensi spot di Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Tidak hanya itu, BI juga aktif dalam pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder dalam negeri sebagai bagian dari strategi stabilisasi. Perry Warjiyo menyatakan, "Kami di Bank Indonesia terus bersinergi erat dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pihak mendukung transformasi ekonomi nasional Asta Cita, menjaga stabilitas dari gejolak global, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan." Ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam menjaga stabilitas keuangan.

Strategi BI Mendukung Likuiditas dan Kredit

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia mengambil langkah proaktif melalui ekspansi likuiditas moneter pro-market. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas penurunan suku bunga dan memperdalam pasar uang. Dengan likuiditas yang memadai, diharapkan perbankan dapat lebih leluasa menyalurkan kredit.

BI juga memastikan kecukupan cadangan devisa sebagai bantalan terhadap gejolak eksternal. Selain itu, instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) diperluas untuk mengoptimalkan pemanfaatan devisa. Ini adalah bagian integral dari Arah Kebijakan Moneter BI 2026 yang berorientasi pada ketahanan ekonomi.

Kebijakan makroprudensial longgar akan diperkuat pada tahun 2026 untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan yang lebih tinggi. Dorongan ini akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi. Insentif juga akan diberikan kepada bank-bank yang menunjukkan kecepatan dalam menurunkan suku bunga, sebagai upaya mendorong efisiensi dan daya saing.

Akselerasi Digitalisasi dan Pendalaman Pasar

Koordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus dilakukan untuk mengatasi isu special rate di perbankan dan mendorong permintaan kredit. Penguatan surveillance sistemik juga menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ini adalah bagian penting dari implementasi Arah Kebijakan Moneter BI 2026.

Dari sisi sistem pembayaran, Perry Warjiyo menekankan akselerasi digitalisasi yang berkelanjutan, sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, pendalaman pasar uang dan pasar valas juga terus diakselerasi, sejalan dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang 2030. Perry mengungkapkan sasaran transaksi pasar uang diharapkan naik ke Rp81 triliun per hari pada tahun 2030, sementara sasaran transaksi pasar valas ditargetkan naik ke 18 miliar dolar AS per hari pada tahun yang sama. Ini menunjukkan visi jangka panjang BI untuk pasar keuangan Indonesia.

Sumber: AntaraNews