Gaji Naik 8 Persen, PNS Jangan Lagi Sibuk Rapat Sana-Sini
Menteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.
"Sesuai arahan Presiden, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas dan birokrasi harus bergerak lincah dan cepat," kata Menteri Anas.
Gaji Naik 8 Persen, PNS Jangan Lagi Sibuk Rapat Sana-Sini
Gaji Naik 8 Persen, PNS Jangan Sibuk Rapat Sana-Sini
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menaikkan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga TNI/Polri dalam RAPBN 2024. Gaji PNS diusulkan naik 8 persen mulai tahun depan.
Dengan kenaikan gaji ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas meminta para PNS untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Antara lain tidak hanya sibuk melakukan rapat sebagaimana arahan Presiden Jokowi.
"Sesuai arahan Presiden, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas dan birokrasi harus bergerak lincah dan cepat. Kita kadang sibuk rapat sana sini, kerja rutinitas yang diurus banyak tumpukan kertas. Namun apakah kita berdampak dan bergerak cepat untuk rakyat?," ujar Menteri Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/8).
Menteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi berdampak langsung kepada rakyat. Untuk itu, diperlukan skala prioritas dalam menjalankan kerja birokrasi.
"Utamakan yang genting, karena semuanya pasti penting untuk diselesaikan. Kerja birokrasi harus berorientasi pada hasil atau outcome bukan fokus ke input atau hulu," tegas Anas.
Menteri Anas mencontohkan terdapat empat fokus kegiatan birokrasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden.
Menteri Anas mengibaratkan ASN dan birokrasi adalah engine for development. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara.
"Birokrasi itu engine-nya. Mobil ini akan berjalan kencang kalau engine-nya bagus. Mobil tua tetap kencang kalau engine-nya bagus. Baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan," tutup Anas.
"Total anggaran Rp 52 triliun. Dilihat dari komposisi adalah untuk ASN pusat Rp 9,4 triliun, untuk pensiunan kenaikan 13 persen tambahan Rp 17 triliun, ASN daerah Rp 25,8 triliun," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (16/8).
Selain gaji pokok, Sri Mulyani bilang, PNS juga tetap bakal mendapatkan tunjangan kinerja alias tukin. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan untuk menaikan gaji pensiunan lebih tinggi.
"Untuk kenaikan gaji PNS, kalau di ASN selain kenaikan gaji kan ada tukin, dan beberapa kementerian/lembaga yang kinerjanya baik usul tukin. Makanya pensiunan karena enggak ada tukin lebih tinggi," kata Sri Mulyani.
