Dasco Minta Kasus Keracunan MBG Tak Terulang Lagi
Menurut Dasco, tenaga supervisi di lapangan harus detail mengecek kualitas makanan MBG agar tak ada lagi keracunan.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyoroti kasus ratusan siswa keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG)di NTT. Dia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) agar lebih teliti, sehingga kasus tersebut tidak lagi terulang.
"Kami minta kepada (BGN), kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi," kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/7).
Menurut Dasco, tenaga supervisi di lapangan harus detail mengecek kualitas makanan MBG agar tak ada lagi keracunan. "Tenaga-tenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur," ujar Dasco.
Dengan adanya tim baru tersebut, Dasco meminta tak ada lagi temuan kasus keracunan MBG. "Nah sehingga kita harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai persoalan yang terus berulang menunjukkan kelalaian yang sama parahnya, baik dari penyedia layanan, maupun dari sisi pengawasan pemerintah.
"Seakan keracunan demi keracunan yang telah banyak memakan korban tidak memberi pelajaran berarti untuk terus berbenah diri," kata Charles dalam keterangannya, Minggu (27/7).
"Korban keracunan MBG bukanlah ‘error’ secara statistik yang bisa diabaikan untuk mengklaim keberhasilan secara umum. Ini bukan soal angka, tapi soal kesehatan raga anak-anak penerus bangsa," tegasnya.
BGN Tak Boleh Menutup Mata
Oleh karenanya, kata Charles, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG tidak boleh menutup mata.
"BGN harus segera mencabut izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai sehingga membahayakan keselamatan anak-anak kita. Jangan tunggu korban berjatuhan lebih banyak lagi!" tegas Charles.
Dengan alokasi anggaran yang sangat besar, menurut Charles, BGN juga hendaknya jangan terlalu sibuk mengejar jumlah penerima manfaat MBG.
"Perlu diingat bahwa yang paling utama adalah kualitas dari manfaat BMG itu sendiri. Buat apa menjangkau sebanyak-banyaknya, kalau yang diberikan tidak layak konsumsi, bahkan membahayakan?" ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga mengingatkan kembali hasil rapat antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM beberapa waktu lalu, di mana disepakati bahwa BPOM harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan penyediaan MBG di seluruh daerah.
"Namun, dari kejadian-kejadian terakhir, tampaknya kesepakatan ini belum dijalankan. Perlu diingat, kesimpulan rapat dalam komisi-komisi di DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya mengikat," pungkasnya.