Pemerintah Siapkan Skema Baru Distribusi CNG 3 Kg, Pengganti Gas LPG Melon

Kementerian ESDM menyiapkan skema distribusi CNG 3 kg untuk rumah tangga dengan sistem pinjam tabung dan uji coba di kota besar.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan masyarakat nantinya tidak diwajibkan membeli tabung CNG 3 kilogram karena tabung akan dipinjamkan oleh distributor. Skema distribusi ini berbeda dengan gas LPG 3 kg.

"Skema yang sedang dibuat sekarang, masyarakat tidak diharuskan beli tabung. Jadi gini ya skemanya nanti, itu masyarakat tidak beli tabung. Tabung milik supplier gasnya," ujar Laode di sela rangkaian acara IPA Convex 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kementerian ESDM saat ini, masih menyusun proses pengujian penggunaan CNG 3 kg di sejumlah kota besar di Pulau Jawa.

"Jadi, kita sekarang fokus kepada proses pengujian, di kota-kota besar di Pulau Jawa, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, seperti itu," kata Laode.

Untuk tahap awal pengujian, pemerintah memperkirakan membutuhkan sekitar 100 ribu tabung CNG yang akan diimpor dari China oleh badan usaha terkait.

"Untuk bisa kita dapatkan tabung yang riil, minimum kita harus pesan 100 ribu. Tapi ini yang lakukan calon badan usahanya ya, bukan kita. Mereka yang sedang berproses sekarang," ungkapnya.

Laode menjelaskan pola distribusi CNG nantinya akan dibuat menyerupai mekanisme LPG 3 kg agar mudah diterapkan di masyarakat.

"Jadi memang ide awalnya itu harus sama kayak LPG 3 kg, enggak boleh berbeda. Nanti kalau berbeda ibu-ibunya keberatan," katanya.

Subsidi Diperkirakan Lebih Hemat

Kementerian ESDM memperkirakan penggunaan CNG 3 kg dapat mengurangi beban subsidi energi hingga 30-40 persen dibanding LPG bersubsidi.

Laode menyebut efisiensi itu berasal dari pemanfaatan gas domestik sehingga ketergantungan impor LPG bisa ditekan.

"Setelah dihitung-hitung, pak Menteri menyampaikan, sebenarnya masih tetap diperlukan adanya subsidi. Tapi subsidi itu berkurang, bisa 30-40 persen. Karena proses efisiensinya CNG ini punya kita sendiri dibanding kita harus impor," ujarnya.

Pemerintah juga memastikan infrastruktur distribusi LPG yang sudah ada tetap akan dimanfaatkan dalam program transisi menuju CNG rumah tangga.

"Kita tetap berkomunikasi dengan semua stakeholders. Pak Menteri juga sudah mengamanatkan kepada kami untuk mengkaji skema bisnisnya. Misalnya juga sudah ada di LPG saat ini, bisa jadi pola-polanya mirip. Cuman difungsikannya, tadinya LPG jadi CNG. Infrastruktur yang ada tidak akan terbuang sia-sia," tuturnya.