LIVE

BPK Kritik Banyak Inovasi BRIN Belum Dirasa Masyarakat

BRIN dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, pelaku UMKM, industri, serta kementerian dan lembaga lainnya.

berita update
BPK Kritik Banyak Inovasi BRIN Belum Dirasa Masyarakat
BPK Kritik Banyak Inovasi BRIN Belum Dirasa Masyarakat (merdeka.com)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengevaluasi efektivitas pengelolaan kegiatan riset dan inovasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk periode tahun 2022 hingga semester I 2024.

Anggota III BPK Akhsanul Khaq menyampaikan hasil evaluasi tersebut saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja kepada Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, di Jakarta, Rabu (7/5).

BPK mengapresiasi sejumlah capaian BRIN, termasuk dalam penyusunan regulasi IPTEK, perumusan kebijakan riset, analisis tren inovasi, serta pencapaian 258 hasil inovasi yang melampaui target 200 inovasi pada 2023. BRIN juga dinilai aktif dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan riset.

Namun, BPK juga menemukan sejumlah permasalahan signifikan yang perlu segera ditindaklanjuti. Salah satu catatan penting adalah bahwa kegiatan riset dan inovasi BRIN dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, pelaku UMKM, industri, serta kementerian dan lembaga lainnya.

Dia menuturkan, jika persoalan dalam aspek kebijakan, sumber daya, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tidak segera diatasi, maka efektivitas pengelolaan kegiatan riset dan inovasi di BRIN bisa terdampak negatif.

"BPK berharap Kepala BRIN dan jajaran terkait dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam LHP dimaksud. BPK juga mengharapkan peran aktif Inspektorat BRIN dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut tersebut," ujar Akhsanul dilansir dari Antara, Rabu (7/5).

BPK menegaskan pentingnya komitmen BRIN dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam UU tersebut, pejabat wajib memberikan tanggapan atau penjelasan maksimal 60 hari setelah menerima LHP.

Di sisi lain, BPK juga mengapresiasi kinerja BRIN dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemantauan semester II 2024, BRIN telah menyelesaikan 2.788 dari total 3.272 rekomendasi atau setara 85,21 persen, dengan nilai penyelesaian mencapai Rp419,45 miliar dari total Rp487,73 miliar. Angka ini melampaui rata-rata nasional yang hanya 75 persen.

“Capaian BRIN dalam menindaklanjuti rekomendasi, di mana dari 3.272 rekomendasi senilai Rp487,73 miliar, sebanyak 2.788 rekomendasi senilai Rp419,45 miliar (85,21 persen) telah selesai ditindaklanjuti. Persentase ini melampaui rata-rata tingkat nasional yaitu sebesar 75 persen,” ungkap dia.

BRIN
BRIN merdeka.com
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
Y
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Alasan Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN

{{caption}}
Indonesia Kecam Rencana Perluasan Pendudukan Gaza oleh Israel

{{caption}}
KPK: Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Emas Hasil Pemerasan

{{caption}}
Prabowo Lantik Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN 8 Juni

{{caption}}
IHSG Sempat Anjlok 5%, BEI Pastikan Tak Ubah Aturan Trading Halt

{{caption}}
Mensesneg Beri Bocoran: Ketum Partai Buruh Said Iqbal Bakal Masuk Kabinet

Topik Terkait
{{caption}}
Sinergi Kemdiktisaintek dan BRIN Perkuat Peta Jalan Riset Nasional untuk Dampak Optimal

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama BRIN berkomitmen perkuat Penguatan Peta Jalan Riset Nasional demi inovasi terintegrasi dan berdampak. Simak detail kolaborasi strategis ini.

Penguatan Peta Jalan Riset Nasional
{{caption}}
Kemdiktisaintek dan BRIN Dorong Penguatan Peta Jalan Riset Nasional untuk Inovasi Berdampak

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersinergi memperkuat Peta Jalan Riset Nasional, memastikan riset terarah, terintegrasi, dan berdampak bagi pembangunan inovasi.

Peta Jalan Riset Nasional
{{caption}}
BPKP Raih Penghargaan Tinggi atas Capaian Penyelesaian TLRHP Semester II 2025

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

BPKP Raih Penghargaan
{{caption}}
BPKP Lapor ke Jokowi Sudah Selamatkan Uang Negara Rp78,68 Triliun

Sepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.

Jokowi
{{caption}}
Istana Bicara Sosok Wamen Imipas Pengganti Silmy Karim

Prabowo belum memutuskan sosok Wamen Imipas pengganti Silmy Karim. Hingga kini, tugas Silmy dialihkam ke Menteri Imipas Agus Andrianto.

berita update
{{caption}}
Istana Jelaskan Alasan Nanik S. Deyang Dipilih Jadi Kepala BGN: Disiplin Jaga Kualitas MBG

Nanik yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN sudah memahami cara kerja di BGN.

badan gizi nasional
{{caption}}
Kim Jong Un Semakin Agresif, Tingkatkan Produksi Senjata Nuklir Korea Utara

Kim mengklaim bahwa kapasitas produksi material nuklir tingkat senjata Korea Utara telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun terakhir.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Jelaskan Alasan Kerek HET Minyakita: Biaya Logistik Naik hingga Bikin Produsen Nombok

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengungkapkan hitung-hitungan biaya produksi dan perbandingannya dengan harga jual Minyakita.

berita update
{{caption}}
Motif Begal di Bali Setrum Dokter Terungkap, Usaha Bangkrut dan Terlilit Utang Rp 200 Juta

Pelaku berusaha merampas mobil korban dengan menggunakan alat setrum.

bali
{{caption}}
Prabowo Lantik Nanik S. Deyang Jadi Kepala BGN Senin Lusa

Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

badan gizi nasional
{{caption}}
Banyuwangi Raih Opini WTP BPK ke-14 Kalinya, Bukti Akuntabilitas Keuangan Daerah

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

akuntabilitas
{{caption}}
Pemkab Probolinggo Raih Opini WTP ke-13 Kali Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

akuntabilitas
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Bupati Kubu Raya Tegaskan Opini WTP Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat

Pemkab Kubu Raya berhasil meraih opini WTP ke-12 kalinya. Bupati Sujiwo menekankan bahwa WTP Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

bpk
{{caption}}
BPK Catat Peningkatan Kualitas Pengelolaan Subsidi BUMN, Akuntabilitas Kian Membaik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

akuntabilitas keuangan
{{caption}}
Pasca Kebakaran, 80 Persen Lantai 4 Rumah Haerul Saleh Rusak Parah

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes I Putu Yuni Setiawan mengatakan, kondisi lantai 4 atau tempat yang dilahap si jago usai terbakar saat ini 80 persen.

anggota bpk haerul saleh meninggal