Aturan Segera Terbit, PNS Pria Boleh Cuti saat Istri Melahirkan atau Keguguran

Mendagri mengatakan, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bertujuan untuk memperketat poligami.

Implementasi UU KIA juga perlu persiapan dan sosialisasi secara berkelanjutan.

Ayah juga berhak mendapat cuti untuk mendampingi Istri saat proses persalinan.

Bagi PNS pria yang istrinya melahirkan bisa mengajukan cuti dengan alasan penting.

Bagi PNS pria yang isterinya melahirkan bisa mengajukan cuti dengan alasan penting, berdasarkan lamanya perawatan sang isteri di fasilitas kesehatan.

Anies menilai usulan itu menjadikan sebuah keluarga bahagia. Ketika ada istri baru melahirkan maka suami bisa menemani mengurus bayinya di awal kelahiran.

Hati-Hati, Aturan PNS Pria Dapat Cuti saat Istri Melahirkan Bisa Timbulkan Kecemburuan Pegawai Swasta

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambut positif kebijakan pemerintah yang akan memberikan hak cuti ayah bagi ASN pria yang istrinya melahirkan.

INFOGRAFIS: Membedah Rencana PNS Pria Bisa Cuti Hingga 60 Hari

Cuti mendampingi istri yang melahirkan itu, menjadi hak ASN pria yang diatur dan dijamin oleh negara

Pemerintah akan memberikan hak cuti kepada suami yang istrinya melahirkan atau keguguran.

Durasi cuti ini tengah dibahas bersama stakeholder terkait yang akan diatur secara teknis di PP dan Peraturan Kepala BKN.

Untuk cuti sakit yang lebih dari satu hari, PNS diwajibkan untuk membuat permohonan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Para atasan diperbolehkan memberikan izin cuti ke PNS, dengan catatan pelayanan publik tetap berjalan.

Pemberian cuti tahunan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas.

Pemerintah Kota Padang akan meluncurkan proyek percontohan digitalisasi bansos pada tahun 2026, menyiapkan 1.750 agen pendamping untuk memastikan kelancaran program Digitalisasi Bansos Padang dan ketepatan sasaran bantuan. Program ini bertujuan mengukur k

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.

Kemenpan RB menyoroti urgensi penguatan Zona Integritas untuk menutup celah korupsi di lingkungan perguruan tinggi, mengingat tantangan integritas masih krusial dan perlu inovasi.

Pemerintah Kota Mataram mengajukan 200 Formasi CASN Mataram 2026 ke KemenPAN RB, dengan mayoritas untuk CPNS pelamar umum. Simak rincian dan alasan di balik usulan ini!

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan **penyesuaian WFH Kemenhub** dengan pembatasan 40% kehadiran harian, demi menjaga kelancaran layanan transportasi publik yang vital.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN, diiringi kewajiban gotong royong pada Selasa dan Jumat, bertujuan meningkatkan kebersihan dan mengaktifkan kembali budaya gotong royong di kalangan ASN Aceh Barat.