Ahmad Luthfi Bantah Menkeu Purbaya Soal Dana Mengendap Rp 1,9 T di Bank

Menkeu Purbaya mengatakan pernah dituduh menghabiskan uang negara Rp200 triliun, yang ditulis oleh majalah ekonomi.

Kedua jadi sorotan usai polemik pengendapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito bank di sejumlah daerah.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyamakan pertemuan dengan Menkeu Purbaya soal Anggaran Daerah Jabar dengan 'pacaran'. Ada apa di balik penundaan dana transfer Rp2,45 triliun?

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menepis data Menteri Keuangan Purbaya

Menurut KDM, Angka Rp2,6 triliun itu sama dengan data yang ada di Kemendagri dimana data itu berasal dari pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Kalau benar artinya saya punya tambahan lagi, tapi konsekuensinya seluruh pejabat saya berhentikan. Karena dia bohong sama saya," tegas Demul

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana sebesar Rp14,6 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mengendap di bank

Gubernur Dedi Mulyadi membantah keras tudingan Jawa Barat mengendapkan Deposito APBD Rp4,17 triliun dan menantang Menkeu untuk membuka data detail daerah mana saja yang melakukannya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membantah keras kepemilikan dana mengendap Rp4,7 triliun di bank, menegaskan adanya kekeliruan data yang disampaikan Menteri Keuangan.

Adapun berdasarkan temuan Bank Indonesia (BI), Pemprov Jakarta masuk dalam daftar 15 Pemda dengan simpanan tertinggi di perbankan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menginvestigasi total Rp653,4 triliun dana pemerintah mengendap di bank per Agustus 2025, menimbulkan pertanyaan besar tentang optimalisasi belanja dan potensi ekonomi yang belum termanfaatkan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kondisi fiskal di wilayahnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggalakkan penguatan ekonomi desa Jawa Tengah melalui integrasi BUMDes dan Koperasi Desa dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangan desa.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pesatnya pembangunan mal dan hotel baru di wilayahnya menjadi indikator positif kepercayaan investor terhadap potensi Investasi Jateng, bahkan di tengah tekanan ekonomi global.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pelaksanaan SPMB Jawa Tengah 2026/2027 berjalan lancar tanpa kendala. Berbagai penguatan sistem dilakukan untuk integritas dan perlindungan data calon siswa.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memastikan investasi tetap berjalan legal dan bertanggung jawab di Jawa Tengah.

Luthfi menekankan bahwa persoalan jalan rusak harus segera ditangani karena berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengajak Fatayat NU untuk bersinergi dalam upaya pencegahan kekerasan pesantren, menekankan pentingnya gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan aparat penegak hukum adalah mengategorikan pakaian bekas impor ilegal sebagai sampah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan **pertumbuhan ekonomi Indonesia** pada Kuartal I 2026 melampaui rata-rata G20, didukung stabilitas harga dan ketahanan kebijakan yang kredibel.

Pemerintah Indonesia diketahui menyiapkan rencana penerbitan surat utang 'Panda Bonds' di China demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.