VIDEO: Purbaya Sindir 'Dikibulin' Data Duit Pemda, Dedi Mulyadi Nyolot Reaksi Keras Ancam Pecat

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bantah Menkeu Purbaya ada dana mengendap sebesar Rp1,9 triliun. Ia menyebut ada ketidaksinkronan data yang dimiliki Purbaya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan umumkan posisi kas daerah (RKUD) setiap hari melalui media sosial. Langkah ini mendorong transparansi anggaran, seperti saat ia menjabat Bupati Purwakarta.

Kedua jadi sorotan usai polemik pengendapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito bank di sejumlah daerah.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyamakan pertemuan dengan Menkeu Purbaya soal Anggaran Daerah Jabar dengan 'pacaran'. Ada apa di balik penundaan dana transfer Rp2,45 triliun?

Hal ini dikatakan Dedi menanggapi pernyataan terbaru Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan pemda menyimpan APBD dalam bentuk giro malah rugi.

Menurut KDM, Angka Rp2,6 triliun itu sama dengan data yang ada di Kemendagri dimana data itu berasal dari pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dedi Mulyadi tampak memakai helm bersiap menuju satu lokasi menggunakan motor

"Kalau benar artinya saya punya tambahan lagi, tapi konsekuensinya seluruh pejabat saya berhentikan. Karena dia bohong sama saya," tegas Demul

Gubernur Dedi Mulyadi membantah keras tudingan Jawa Barat mengendapkan Deposito APBD Rp4,17 triliun dan menantang Menkeu untuk membuka data detail daerah mana saja yang melakukannya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membantah keras kepemilikan dana mengendap Rp4,7 triliun di bank, menegaskan adanya kekeliruan data yang disampaikan Menteri Keuangan.

Dedi menekankan pentingnya pemeriksaan atas tindakan tersebut, khususnya terkait asal-usul dana yang digunakan untuk menyawer.

Menurutnya, banyak masyarakat yang sulit memperoleh kredit karena banyaknya persyaratan

Dedi mengatakan murid dan orang tuanya sudah dipanggil oleh pihak sekolah dan menyesalkan adanya aksi tak terpuji.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerukan penghentian total alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman sebagai solusi permanen mengatasi Banjir Bandung yang kerap melanda.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan 10 program prioritas dalam Musrenbang Jawa Barat 2027, termasuk penguatan PBI BPJS Kesehatan. Usulan ini bertujuan menyelaraskan pembangunan daerah dengan visi provinsi.

Sejumlah kecamatan, seperti Dayeuhkolot dan Bojongsoang, masih terendam air.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) akan memperketat pembatasan medsos anak dengan aturan turunan PP Tunas, menyikapi fenomena "anak gadget" yang mengkhawatirkan dan demi perlindungan anak-anak di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengajak pasangan muda untuk mengutamakan kepemilikan hunian sebagai fondasi ekonomi rumah tangga, dibanding menghabiskan biaya besar untuk pesta pernikahan yang konsumtif.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan **bantalan fiskal Indonesia** sangat memadai, bahkan saat ketidakpastian global meningkat. Simak strategi pemerintah menjaga ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa lembaga global dan investor puas dengan Strategi Fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, menepis keraguan dan membuka peluang investasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan resiliensi, namun tekanan fiskal meningkat akibat lonjakan harga energi global. Simak analisis lengkapnya di sini.

Penambahan layer baru cukai rokok hingga keputusan Kementerian Pekerjaan Umum tidak menerapkan WFH bagi ASN menjadi sorotan utama berita ekonomi nasional kemarin. Simak detail kebijakan penting ini yang akan berdampak luas.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan tidak akan bernegosiasi terkait efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp12,7 triliun, menegaskan komitmennya sebagai pembantu Presiden.