Ancaman Dedi Mulyadi ke Kades di Cirebon Usai Viral Asyik Nyawer di Klub Malam

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi dengan tegas terkait viralnya video seorang Kuwu atau Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, yang tertangkap kamera menyawer uang di sebuah tempat hiburan malam.

Dalam video berdurasi 16 detik yang beredar luas di media sosial, Kuwu Casmari terlihat melemparkan uang pecahan Rp50 ribu kepada para pengunjung diskotik, yang langsung disambut sorak-sorai.

"Ada Kuwu di Cirebon nyawer di diskotik yang menimbulkan kehebohan dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan," kata Dedi melalui unggahan di akun Instagramnya @dedimulyadi71, Minggu (15/6).

Dedi menekankan pentingnya pemeriksaan atas tindakan tersebut, khususnya terkait asal-usul dana yang digunakan untuk menyawer.

"Saya sudah meminta kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pemberdayaan Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama dari sisi etik, yang kedua dari sisi penggunaan uangnya," tegasnya.

Jika tidak ada pemeriksaan dari pihak terkait, Dedi mengancam, akan menunda pencairan bantuan keuangan gubernur untuk desa yang bersangkutan.

"Uang yang dipakai nyawernya uang apa coba, dan kalau Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon," tegasnya.

Dalam klarifikasinya kepada media, Kuwu Casmari membenarkan, pria dalam video tersebut adalah dirinya. Ia mengaku melakukannya secara tidak sadar dan menyatakan bahwa suasana di tempat hiburan itu membuatnya pusing.

"Iya, itu saya, dan secara tidak sadar. Dan kalau keadaan di diskotik itu puyenglah (pusing)," ujar Casmari, Rabu (11/6).

Terkait sumber dana, Casmari menegaskan, uang yang digunakan untuk menyawer merupakan milik pribadinya, bukan berasal dari Dana Desa.

"Yang saya pakai kan itu uang sendiri, bukan pakai uang Dana Desa," jelasnya.

Kejadian ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan luas di media sosial mengenai etika pejabat desa serta transparansi penggunaan dana publik.

Penulis: Arby Salim