Temui Keluarga Diplomat Kemlu yang Tewas, Komnas HAM Cari Informasi Penting

Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kemlu, Arya Daru Pangayunan, setelah tidak menemukan unsur tindak pidana. Penghentian Penyelidikan Arya Daru ini membuka peluang bagi keluarga untuk mengajukan bukti baru.

Penyelidikan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, di Jakarta dihentikan polisi setelah tidak ditemukan bukti tindak pidana, namun keluarga berharap kasus ini bisa dibuka kembali.

Hal itu berdasarkan catatan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII.

Keluarga meminta polisi untuk melakukan rekonstruksi ulang dan otopsi ulang atas kematian Daru.

Keluarga Daru juga meminta agar penanganan kasus kematian Almarhum bisa diambil alih oleh Mabes Polri.

Sebelum ditemukan meninggal, Arya Daru pernah menggunakan layanan kesehatan mental melalui internet.

Polda Metro Jaya tidak menemukan adanya cairan atau bahan biologis lain di tempat kejadian di mana ASN Kemlu ADP ditemukan.

"Enggak bisa saya kasih tahu ya, karena itu masuk ke privasi," dia menandasi.

Kompolnas berpendapat bahwa tidak ada lagi ruang untuk keraguan dalam kasus kematian Arya Daru, sehingga hasil penyelidikan perlu segera dipublikasikan.

Kini, polisi berhasil menemukan jejak digital sebelum Daru ditemukan tewas mengenaskan.

Tiga lokasi penting itu diungkapkan Kompolnas yang ikut menyelidiki kematian diplomat Arya Daru.

Kepolisian hari ini menghadirkan sejumlah pihak seperti dokter forensik hingga Kompolnas untuk menggelar hasil penyelidikan akhir kasus tersebut.

Mereka adalah istri Daru yakni Meta Ayu Puspitantri beserta dua anaknya, lalu kedua mertua, kedua orang tua, dan kakak ipar Arya Daru.

Apsifor HIMPSI, Nathanael E. J. Sumampouw mengatakan, korban dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan oleh rekan kerjanya.

Dalam prosesnya, sudah dilakukan penyitaan sejumlah barang bukti yang kini sudah diamankan oleh polisi.

Kombes Ade Ary menjelaskan, kepolisian mendatangkan banyak ahli dalam olah Tempat Kejadian Perkara yang digelar hari ini.

Komnas Haji mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) serta BPKH segera bertindak untuk menyelamatkan Penyelenggaraan Haji Khusus 2026 yang terancam gagal akibat keterlambatan pencairan dana haji khusus.