Pentagon Rilis Strategi Pertahanan Nasional 2026, Begini Sikap Militer AS ke China, Rusia, Sekutu dan Amerika Latin

Kebijakan tersebut tertuang dalam Strategi Pertahanan Nasional (National Defense Strategy/NDS) 2026 yang dirilis pada Jumat.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) menetapkan arah baru kebijakan militernya dengan memprioritaskan perlindungan wilayah dalam negeri serta pencegahan terhadap China, sembari mengurangi tingkat dukungan kepada sekutu di Eropa dan kawasan lainnya.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Strategi Pertahanan Nasional (National Defense Strategy/NDS) 2026 yang dirilis pada Jumat. Dokumen ini menandai perubahan signifikan dibanding strategi sebelumnya, terutama dalam hal pembagian tanggung jawab keamanan yang lebih besar kepada negara-negara sekutu serta pendekatan yang lebih lunak terhadap China dan Rusia.

“Saat pasukan AS memfokuskan perhatian pada pertahanan dalam negeri dan Indo-Pasifik, sekutu dan mitra kami di tempat lain akan memikul tanggung jawab utama untuk pertahanan mereka sendiri dengan dukungan penting namun lebih terbatas dari pasukan Amerika,” demikian pernyataan tersebut dikutip dari Aljazeera, Sabtu (24/1/2026).

Ke China dan Rusia

Dalam dokumen terbaru itu, Pentagon mendorong terciptanya “hubungan yang saling menghormati” dengan Beijing. Sementara itu, ancaman dari Rusia dinilai sebagai ancaman yang “terus-menerus tetapi dapat dikelola”, khususnya bagi negara-negara anggota NATO di kawasan Eropa Timur.

NDS 2026 juga tidak mencantumkan Taiwan, sekutu penting Amerika Serikat yang selama ini diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya.

Sebagai perbandingan, laporan strategi pertahanan sebelumnya yang dirilis pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden menyebut China sebagai tantangan paling penting bagi Washington, sedangkan Rusia digambarkan sebagai ancaman yang “akut”. Perubahan istilah tersebut mencerminkan pergeseran fokus kebijakan keamanan nasional AS.

Keamanan Perbatasan dan Isu Perubahan Iklim

Selain itu, strategi pemerintahan Presiden Donald Trump mengkritik pendekatan pemerintahan terdahulu terkait keamanan perbatasan. Pemerintah menilai lemahnya pengawasan telah memicu peningkatan imigrasi ilegal dan perdagangan narkotika lintas negara.

“Keamanan perbatasan adalah keamanan nasional,” dan Pentagon “oleh karena itu akan memprioritaskan upaya untuk menutup perbatasan kita, menangkis berbagai bentuk invasi, dan mendeportasi imigran ilegal,” demikian pernyataan tersebut.

Dokumen tersebut juga tidak menyinggung isu perubahan iklim, yang sebelumnya oleh pemerintahan Biden dikategorikan sebagai “ancaman yang muncul”.

Ke Amerika Latin

Seperti strategi keamanan nasional Trump yang dirilis bulan lalu, NDS menempatkan Amerika Latin di urutan teratas agenda AS. Pentagon menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengaruh militer di Belahan Bumi Barat.

Pentagon “akan memulihkan dominasi militer Amerika di Belahan Bumi Barat. Kami akan menggunakannya untuk melindungi Tanah Air kami dan akses kami ke wilayah-wilayah penting di seluruh kawasan ini,” demikian pernyataan tersebut.

Dokumen tersebut menyebutkan “Trump Corollary to the Monroe Doctrine”, sebuah referensi terhadap deklarasi dua abad lalu yang menyatakan bahwa Amerika Latin terlarang bagi kekuatan-kekuatan saingan.

Sejak kembali menjabat, Trump dilaporkan beberapa kali mengerahkan kekuatan militer AS di kawasan tersebut. Di antaranya operasi yang menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, serta serangan terhadap lebih dari 30 kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba. Operasi tersebut dilaporkan menyebabkan lebih dari 100 korban jiwa.

Namun, hingga kini pemerintahan Trump belum menyampaikan bukti pasti bahwa kapal-kapal yang diserang memang terlibat dalam perdagangan narkoba. Sejumlah ahli hukum internasional dan kelompok hak asasi manusia menilai tindakan tersebut kemungkinan besar merupakan pembunuhan di luar hukum, karena tampaknya menargetkan warga sipil yang tidak menimbulkan ancaman langsung bagi AS.