Maradona PDIP Tersengat Kata-kata Kang Demul, Balas Ingatkan "Tak Ada yang Superman!"
Aksi Walk Out (WO) dilakukan oleh anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) saat rapat paripurna DPRD Jawa Barat (Jabar), Jumat, 16 Mei 2025.
Perwakilan fraksi PDIP merasa tersentil dengan ucapan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai merendahkan anggota dewan saat hadiri Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025 lalu.
Dalam pidatonya yang sempat diunggah akun YouTube Lembur Pakuan Channel, Dedi Mulyadi menyentil DPRD dalam beberapa konteks, terutama penertiban bangunan di daerah aliran sungai.
“Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar, Pak."
“Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada Partai A, Partai B, Partai C, diskusinya berhari-hari, nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Makanya saya pilih bongkar sendiri, kenapa? Agar Bapak tidak cacat, tidak pusing menghadapi konstituen,” tegas Dedi.
Dedi juga menyoroti kebijakan yang dilakukan secara orkestrasi bersama pihak lain, tapi ada pula yang harus sesegera mungkin dikerjakan secara mandiri. Penertiban bangunan tersebut merupakan contoh pelaksanaan yang dinilai mesti dilakukan sendiri.
“Pak Ketua DPRD, ada hal yang yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dilakukan sendiri,” tandasnya.
Tersinggung Ucapan Demul
Buntut ucapan tersebut, dua anggota fraksi PDIP yakni Doni Maradona Hutabarat dan Memo Hermawan mengajukan protes terhadap tindakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dedi dianggap tidak membutuhkan peran DPRD Provinsi.
“9 hari yang lalu, Gubernur di acara yang saya anggap sakral, di acara Musrenbang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi bahwa saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat ,dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi," kata Doni.
Doni tidak menjelaskan secara jelas pernyataan Dedi Mulyadi yang dinilai merendahkan tersebut. Namun ia menyebut bahwa Demul tidak membutuhkan pendapat dari anggota DPRD.
“Saya menyimpulkan dari pernyataan itu Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat dari teman-teman anggota DPRD,” katanya.
Ingatkan Demul Tidak Ada 'Superman'
Doni meminta Dedi Mulyadi segera mengklarifikasi pernyataan tersebut kepada anggota dewan di Jawa Barat.
Menurutnya, perlua ada kolaborasi antara pihak eksekutif maupun legislatif demi kemajuan Jawa Barat.
“Saya secara pribadi dan secara fraksi kami meminta ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD Provinsi Jabar. Kenapa? karena negara ini dibentuk ada trias politika. dia tidak bisa berjalan sendiri,” ucap Doni.
Dengan lantang Doni menyebut perlu adanya etika antar lembaga dan jangan sampai ada yang merasa lebih hebat bak superman.
“Karena bagaimanapun antara lembaga harus ada etika, saling menghargai, kita tidak ada yang superman yang berjalan sendiri,” tandasnya.
Fraksi PDIP Walk Out
Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP lain, Memo Hermawan ikut bersuara. Ia menyebut perlu adanya perbaikan hubungan antara eksekutif dan legislatif agar terlihat harmonis.
“Izin pimpinan. Saya melihat seharusnya legislatif dan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling meperkuat, tapi beberapa bulan ini ada suara-suara yang kurang enak juga, kita saling merendahkan, saya meminta perbaiki kehormatan marwah DPRD ini supaya hubungan yang harmonis,” katanya.
Lebih lanjut, Memo menyerukan agar seluruh anggota Fraksi PDIP untuk walk out, termasuk Wakil Ketua Ono Surono.
“Saya meminta sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, saya meminta seluruh Fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono," sambungnya.
Usulan tersebut langsung mendapat dukungan dari anggota lain yang berdiri dan langsung pergi meninggalkan ruangan.
Menurut informasi, rapat tersebut juga dihadiri oleh oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan.
