Pembangunan KDMP Papua Tengah: Korem 173/PVB Targetkan 8 Unit Rampung Akhir Juni 2026
Korem 173/PVB gencar melakukan Pembangunan KDMP Papua Tengah di delapan lokasi. Inisiatif ini bertujuan memperkuat ekonomi desa dan mendukung program Makan Bergizi Gratis, menargetkan penyelesaian akhir Juni 2026.
Komando Resor Militer (Korem) 173/Praja Vira Braja (PVB) aktif mendukung pembangunan KDMP Papua Tengah dengan mendirikan delapan unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah tersebut. Inisiatif strategis ini berfokus pada penguatan sektor ekonomi lokal di Provinsi Papua Tengah.
Komandan Korem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alvianto menjelaskan bahwa total delapan unit KDMP akan tersebar di Kabupaten Nabire dan Mimika. Proyek ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Juni 2026, dengan satu unit di SP 2 Kalisemen, Distrik Nabire Barat, diharapkan selesai lebih cepat pada akhir Mei 2026.
Program pembangunan KDMP Papua Tengah merupakan bagian integral dari dukungan TNI terhadap upaya pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi pedesaan. Selain itu, proyek ini juga dirancang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masyarakat.
Memperkuat Ekonomi Desa Melalui KDMP
KDMP dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi utama di tingkat desa. Fasilitas ini akan mencakup toko, kantor, hingga gudang penyimpanan, yang diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara signifikan.
Kehadiran KDMP diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Dengan demikian, program ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Papua Tengah.
Brigjen TNI Vivin Alvianto menegaskan bahwa KDMP akan menjadi tulang punggung perekonomian desa. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memberdayakan komunitas lokal melalui infrastruktur ekonomi yang memadai.
Tantangan Geografis dan Solusi Anggaran
Proses pembangunan KDMP Papua Tengah menghadapi sejumlah tantangan signifikan, terutama terkait kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau. Distribusi material pembangunan menjadi kendala utama karena sebagian besar didatangkan dari Surabaya melalui jalur laut.
Waktu pengiriman material sangat bergantung pada kondisi cuaca, yang seringkali tidak menentu. Apabila cuaca baik, pengiriman bisa dilakukan dua kali dalam sebulan, namun saat gelombang tinggi, frekuensi pengiriman berkurang menjadi hanya sekali, berdampak pada waktu dan biaya pembangunan.
Meskipun demikian, pemerintah pusat telah menunjukkan perhatian khusus terhadap perbedaan harga material di Papua. Oleh karena itu, penyesuaian anggaran telah dilakukan untuk mengakomodasi biaya tambahan yang timbul akibat tantangan logistik ini.
Peran Korem dan Syarat Pembangunan KDMP
Kepala Seksi Teritorial Kasrem 173/PVB Kolonel Inf Fajar Wibawa Angkasa menjelaskan bahwa Korem, melalui satuan Komando Distrik Militer (Kodim), memiliki peran vital dalam pembangunan fisik KDMP di lapangan. TNI membantu membangun fasilitas seperti toko, kantor, dan gudang.
Setelah pembangunan selesai, fasilitas KDMP akan diserahkan kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk dikelola sepenuhnya. Beberapa lokasi pembangunan KDMP di Nabire antara lain Legari, Wanggar, SP 1, dan SP 2.
Korem juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pembangunan KDMP di desa-desa lain, asalkan memenuhi syarat tertentu. Desa pengusul harus memiliki lahan minimal 600 meter persegi serta jumlah penduduk sedikitnya 500 jiwa.
Persyaratan jumlah penduduk menjadi pertimbangan penting agar keberadaan KDMP dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini untuk memastikan bahwa investasi dalam pembangunan KDMP Papua Tengah benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Sumber: AntaraNews