VIDEO: Ini Ucapan Dedi Mulyadi Bikin PDIP Emosi Walk Out di Paripurna, Akui Jarang Libatkan DPRD

Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan protes mereka ke Gubernur Jawa Barat Dedi MulyadI

Saat rapat, tampak Dedi Mulyadi akrab dengan Wakil Ketua DPRD fraksi PDIP Ono Surono

Momen Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi duduk satu meja menarik perhatian.

Dedi Mulyadi memang sempat menyebut-nyebut DPRD dalam beberapa konteks, contohnya tentang penertiban bangunan di daerah aliran sungai.

Anggota DPRD tersebut meminta, sebelum hubungan antara DPRD dan Gubernur Demul membaik, maka DPRD PDIP tidak akan mengikuti rapat.

Terlihat Iwan Suryawan yang berasal dari PKS ini, meminta agar anggota DPRD bersikap tenang

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat protes dengan tindakan Dedi Mulyadi, yang seolah tak membutuhkan peran DPRD

Sikap Dedi Mulyadi yang dianggap tidak menghormati DPRD membuat anggota Dewan marah.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat protes dengan tindakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi,

Fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat kompak melakukan aksi walk out dari Rapat Paripurna.

Fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat kompak melakukan aksi walk out dari Rapat Paripurna.

Fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat kompak melakukan aksi walk out dari Rapat Paripurna.

Adapun untuk Taufik, Dedi mengharapkan diberi sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

Pemprov menilai kiriman tersebut sebagai bentuk perhatian dan bagian dari dinamika hubungan antardaerah dalam momentum perayaan hari jadi ibu kota.

Dedi meyakini Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, melalui jajarannya bakal segera menangkap pelaku dan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika pemadaman berlangsung terlalu lama, Dedi menilai hal itu akan berdampak terhadap perekonomian terutama di sektor industri.

Kiriman tersebut menjadi bagian dari rangkaian ucapan dan dukungan antardaerah dalam momentum peringatan hari jadi Ibu Kota.

Gubernur Dedi Mulyadi memprioritaskan pembangunan masjid kecil di permukiman warga Jawa Barat. Kebijakan ini bertujuan mengembalikan esensi spiritual dan fungsi ibadah, menjauhkan masjid dari sekadar tempat rekreasi.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aten Munajat, menyerukan pemerintah memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah demi masa depan bangsa dan keberhasilan pembangunan daerah, menargetkan wajib belajar 12 tahun.

Anggota DPRD Jawa Barat mendorong pemanfaatan **Pencak Silat** sebagai media efektif untuk pelestarian budaya Sunda dan pengenalan warisan daerah kepada generasi muda, sekaligus mendukung potensi ekonomi kreatif.

Pengembangan Wisata Cimanggu Berkelanjutan di Kabupaten Bandung mendapat apresiasi DPRD Jabar karena mengedepankan kelestarian lingkungan, menjadi contoh investasi pariwisata ramah alam.

Anggota Komisi V DPRD Jabar mengingatkan sekolah tidak boleh melakukan Larangan Pungutan Liar Sekolah saat PPDB 2026/2027, demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan proses bersih.

Anggota DPRD Jabar Tina Wiryawati mengapresiasi kelancaran pelaksanaan kurban di Kuningan selama Idul Adha 1447 H, menyoroti pentingnya semangat berbagi dan pemerataan distribusi daging kurban.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga ketahanan pangan nasional.