Pemimpin Negara-negara BRICS Serukan Perlindungan Data di Era AI

Para pemimpin global yang hadir dalam KTT BRICS di Brasil menekankan urgensi perlindungan data seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi AI.

Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) saat ini sedang mengalami kemajuan yang sangat cepat. Banyak perusahaan teknologi di seluruh dunia yang mengembangkan teknologi ini untuk menciptakan alat bantu yang dapat mempermudah pekerjaan manusia.

Namun, muncul kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi seiring dengan semakin meluasnya penggunaan AI. Oleh karena itu, para pemimpin negara-negara berkembang yang tengah mengikuti KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, menekankan pentingnya perlindungan terhadap penggunaan kecerdasan buatan yang tidak sah. Langkah ini diambil untuk mencegah pengumpulan data yang berlebihan dan menciptakan mekanisme pembayaran yang adil. Hal ini terungkap dalam dokumen rancangan pernyataan yang diperoleh oleh Reuters.

Pembahasan mengenai AI menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan KTT yang berlangsung selama dua hari pada 6-7 Juli 2025. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan teknologi besar yang mayoritas beroperasi di negara-negara maju menolak untuk memenuhi seruan membayar biaya hak cipta atas materi yang digunakan untuk melatih model AI mereka. Sementara itu, mengutip Antara, Presiden Prabowo Subianto juga hadir dalam pertemuan puncak BRICS.

Prabowo Subianto akan bergabung dengan para pemimpin dunia lainnya dalam sesi pleno yang membahas isu-isu penting seperti perdamaian dunia, keamanan global, serta kecerdasan buatan. Sebagai informasi, konferensi tingkat tinggi ini diadakan di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brasil.

KTT BRICS menghasilkan kesepakatan yang strategis

Sementara itu, menurut berita dari News Liputan6.com, pertemuan para pemimpin negara anggota BRICS yang berlangsung pada tahun 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, menghasilkan beberapa kesepakatan strategis yang dicantumkan dalam Deklarasi Pemimpin. Kesepakatan tersebut menekankan pentingnya penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto yang hadir untuk pertama kalinya, menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap arah baru kerja sama BRICS.

"Outcomes dari pertemuan tadi, salah satunya adalah leader declaration dan dalam leader declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan reformasi global governance," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Rio de Janeiro, seperti yang dilansir dalam siaran pers pada Senin (7/7/2025).

Poin kedua dari kesepakatan ini berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta peningkatan kerja sama di sektor ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Bagi Indonesia, agenda ini sangat krusial untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk nasional serta menciptakan ketahanan ekonomi di tengah situasi global yang tidak menentu.

"Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia," ujar Airlangga.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil dalam pertemuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Poin Ketiga

Poin ketiga dalam deklarasi menekankan komitmen terhadap isu perubahan iklim serta pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Negara-negara BRICS telah sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan yang ramah lingkungan harus memperhatikan keadilan bagi negara-negara berkembang.

"Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan climate change dan promoting sustainable yang fair dan inclusive development," ungkap Airlangga.

Selain itu, poin keempat dalam Leaders' Declaration berfokus pada penguatan kemitraan di bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia menganggap kerja sama ini sangat penting untuk mendorong transformasi sosial yang merata serta saling memperkuat di antara negara-negara anggota.

Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Ini adalah kali pertama Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS secara langsung. KTT BRICS 2025 di Brasil dihadiri oleh berbagai pemimpin dunia, antara lain Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Putra Mahkota Abu Dhabi Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, serta Perdana Menteri China Li Qiang dan PM India Narendra Modi.

Selain itu, PM Mesir Mostafa Madbouly dan PM Ethiopia Abiy Ahmed juga turut hadir, bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menlu Iran Abbas Araghchi.

BRICS merupakan forum kerja sama internasional yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan RRT pada tahun 2009. Sejak itu, Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, diikuti oleh Ethiopia, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi pada tahun 2024.

Setelah bergabung dengan BRICS pada 2025, Indonesia aktif berpartisipasi dalam lebih dari 165 pertemuan BRICS di bawah kepemimpinan Brasil, termasuk di dalamnya 20 Pertemuan Tingkat Menteri. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam kerja sama internasional yang lebih luas.