Asn
Berita Utama
-
-
-
asn 1.773 ASN Masuk Barak Militer, Ikut Pelatihan Komcad Diajari Teknik Menembak & Penguatan Ideologi
-
-
-
-
asn Bupati Bogor Tegaskan Pengisian Jabatan ASN Berbasis Kompetensi, Tolak Praktik Jual Beli Jabatan
-
asep guntur rahayu KPK Ungkap Modus Pemerasan Mengerikan Bupati Tulungagung Gunakan Surat Pernyataan
-
-
Berita Terbaru
-
-
aspirasi rakyat Tokoh Kaltim Desak Dewan Konsisten Kawal Hak Angket Evaluasi Kinerja Gubernur Kaltim
-
bantuan sosial Polda Banten Panen Jagung 29,5 Ton, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045
-
aktivitas masyarakat Polda Papua Pastikan Kamtibmas Wamena Kondusif, Aktivitas Masyarakat Kembali Normal
-
daerah terpencil Pasaman Barat Sediakan Rumah Tunggu Kelahiran untuk Ibu Hamil Berisiko Tinggi, Tingkatkan Akses Layanan Kesehatan
Berita Populer
-
Jaksa Tuntut Nadiem 18 Tahun Penjara, Singgung Pertanggungjawaban di Akhirat
-
Reaksi Kuasa Hukum Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun oleh Jaksa
-
Alasan Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara
-
Nadiem Makarim Bantah Kenaikan Harta Rp4,87 T Terkait Korupsi Chromebook, Sebut Nilai IPO GOTO
-
Dituntut Ganti Rp5,6 Triliun, Peningkatan Kekayaan Nadiem Makarim Dinilai JPU Tak Seimbang dengan Penghasilan
Berita Utama Lainnya
Kebijakan ini telah diatur dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menyusun aturan terkait pelaksanaan Work From Home (WFH) untuk ASN atau PNS.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN dengan pola empat hari kerja di kantor. Penerapan WFH ASN Sulbar ini bertujuan utama untuk efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan optimal dan terdistribusi sesuai jadwal, meskipun ada penyesuaian pola kerja ASN dengan kebijakan WFH.
Mendagri mengingatkan ASN Kemendagri dan BNPP agar terus membantu Pemda serta Kementerian/Lembaga, terutama dalam menjalankan program prioritas Presiden.
Kemendagri juga aktif mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Basuki menjelaskan, angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan skema pemindahan bertahap yang telah disusun pemerintah.
Peserta yang direkrut merupakan mereka yang telah melalui proses seleksi ketat dengan batas usia maksimal 35 tahun.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait wacana perumahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK Sulawesi Selatan), meski evaluasi kinerja terus berjalan untuk memastikan efektivitas.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memastikan APBD Sulawesi Tengah tahun 2026 masih sanggup membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menepis isu perumahan pegawai dan meminta ASN fokus melayani masyarakat.