Asn

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Pemerintah Resmi Umumkan WFH untuk ASN Tiap Jumat, Berlaku Mulai 1 April 2026

Kebijakan ini telah diatur dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

asn
{{caption}}
ASN Dilarang Keluyuran Saat WFH, Kemendagri Siapkan Sanksi Tegas

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menyusun aturan terkait pelaksanaan Work From Home (WFH) untuk ASN atau PNS.

asn
{{caption}}
Pemprov Sulbar Resmi Terapkan WFH ASN Empat Hari Kerja, Efisiensi BBM Jadi Prioritas

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN dengan pola empat hari kerja di kantor. Penerapan WFH ASN Sulbar ini bertujuan utama untuk efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

asn
{{caption}}
BGN Pastikan Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis Tetap Terjamin di Tengah Kebijakan WFH

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan optimal dan terdistribusi sesuai jadwal, meskipun ada penyesuaian pola kerja ASN dengan kebijakan WFH.

asn
{{caption}}
Libur Lebaran Usai, Mendagri Tito Minta ASN Kemendagri dan BNPP Tingkatkan Kinerja

Mendagri mengingatkan ASN Kemendagri dan BNPP agar terus membantu Pemda serta Kementerian/Lembaga, terutama dalam menjalankan program prioritas Presiden.

asn
{{caption}}
Rapat dengan DPR, Mendagri Jelaskan Capaian Kinerja Strategis Kemendagri

Kemendagri juga aktif mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

asn
{{caption}}
Ribuan ASN Mulai Berada di IKN, Basuki Hadimuljono Pastikan SMA Taruna Nusantara Beroperasi Tahun Ini

Basuki menjelaskan, angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan skema pemindahan bertahap yang telah disusun pemerintah.

asn
{{caption}}
ASN Sulsel Ikut Latsarmil Komcad, Gubernur: Pertama dan Jadi Percontohan

Peserta yang direkrut merupakan mereka yang telah melalui proses seleksi ketat dengan batas usia maksimal 35 tahun.

asn
{{caption}}
BKD Sulsel: Belum Ada Keputusan Resmi Perumahan PPPK Sulawesi Selatan, Evaluasi Kinerja Terus Berjalan

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait wacana perumahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK Sulawesi Selatan), meski evaluasi kinerja terus berjalan untuk memastikan efektivitas.

{{caption}}
APBD Sulawesi Tengah 2026 Mampu Biayai PPPK, Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Jaminan Kerja

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memastikan APBD Sulawesi Tengah tahun 2026 masih sanggup membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menepis isu perumahan pegawai dan meminta ASN fokus melayani masyarakat.