Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Diganrikan Fahri Bachmid

Partai Bulan Bintang menggelar muktamar VI di Denpasar Bali, Senin (13/1).

Yusril Ihza Mahendra dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran dalam penyusunan aturan kepengurusan PBB

Masuknya anak Yusril di Kepengurusan PBB berdasarkan kemampuan dan kredibilitas.

Masduki menerangkan, pergantian kepengurusan di PBB merupakan wewenang dari Pj Ketum PBB Fahri Bachmid sesuai AD ART partai.

Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengungkapkan kejanggalan pergantian struktur organisasi di partainya.

Pemecatan Sekjen PBB Afriansyah Noor dan berujung polemik.

Pada prinsipnya penggantian posisi Sekjen atau pengurus dalam struktur suatu organisasi adalah hal yang lumrah.

Afriansyah turut mengucapkan terima kasih kepada Yusril Ihza Mahendra.

PBB sebelumnya akan mengajukan tiga sampai empat kader untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Yusril secara resmi mengundurkan diri sebagai ketua umum PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada Sabtu (18/5).

Menurut dia, restu itu bukan hal yang perlu dilakukan, terlebih akan ada dampak untuk pemimpin mendatang.

Ketum Gerindra Prabowo Subianto terharu Partai Bulan Bintang (PBB) deklarasi mendukung dirinya sebagai Capres di Pemilu 2024.

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.

Menurut dia, Polri memiliki posisi kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai pintu masuk utama proses penegakan hukum.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti pentingnya prinsip Keadilan Restoratif dalam Kongres Pemasyarakatan Dunia (WCPP) 2026 di Bali, menawarkan solusi cerdas di tengah tantangan ov

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa negara hukum sejati harus diukur dari seberapa besar dampaknya dalam menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya tumpukan aturan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, akan segera menyelesaikan masa jabatannya.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas sebuah video yang memperlihatkan penyiksaan brutal terhadap seorang anak Palestina oleh tentara Israel.

Delegasi BKSAP DPR RI menyampaikan sikap tegas Indonesia terhadap Israel di forum parlemen internasional IPU, mengutuk serangan dan menyerukan perdamaian global.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan Reformasi PBB untuk beradaptasi dengan realitas abad ke-21, memperkuat demokrasi, dan mengatasi tantangan multilateralisme global.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras tindakan Israel di Timur Tengah, termasuk serangan terhadap pasukan perdamaian PBB dan pengeboman Gaza, dalam forum parlemen internasional Inter-Parliamentary Union (IPU).

Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa bersama Muslimat NU Jawa Barat menyerukan PBB hentikan perang, menegaskan komitmen perdamaian dunia.