4 Nama Calon Sekjen PBB, Siap Hadapi Uji Publik Pekan Ini

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, akan segera menyelesaikan masa jabatannya.

Empat kandidat untuk posisi sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menghadapi uji publik di depan negara-negara anggota pekan ini. Proses seleksi ini berlangsung di tengah kompleksitas dinamika geopolitik global yang semakin meningkat.

Jumlah kandidat yang bersaing kali ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2016, di mana terdapat 13 orang yang berkompetisi dan Antonio Guterres terpilih sebagai pemimpin organisasi dunia tersebut. Kandidat pertama yang tampil dalam sesi tanya jawab selama tiga jam di hadapan perwakilan dari 193 negara anggota PBB adalah mantan Presiden Chili, Michelle Bachelet.

Setelah Bachelet, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Mariano Grossi dari Argentina, mengikuti sesi tersebut. Pada Rabu (21/4), Sekretaris Jenderal Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan, Rebeca Grynspan, dijadwalkan untuk tampil, dan setelah itu, mantan Presiden Senegal, Macky Sall, akan menyusul.

Pengamat menilai bahwa penurunan jumlah kandidat mencerminkan perubahan situasi global. Saat ini, dunia dinilai lebih terpolarisasi dan dipenuhi konflik dibandingkan satu dekade lalu, ketika Donald Trump pertama kali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, seperti yang dilaporkan oleh AP News pada Selasa (21/4).

Selain itu, pengaruh PBB juga dianggap mengalami penurunan. Pada tahun 2016, organisasi ini berhasil mencatat pencapaian signifikan seperti Perjanjian Paris dan adopsi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, saat ini, perpecahan di antara kekuatan besar dunia membuat PBB kesulitan dalam menjalankan perannya untuk menjaga perdamaian dan keamanan global.

Sebagai contoh, Dewan Keamanan PBB dinilai gagal mengambil tindakan tegas dalam berbagai konflik besar, seperti perang di Ukraina dan Gaza, sehingga peran organisasi tersebut sering kali terpinggirkan dalam krisis global. Richard Gowan, Direktur Program di International Crisis Group, menyatakan bahwa situasi geopolitik saat ini membuat kandidat dan negara pendukung menjadi lebih berhati-hati.

Menurut Gowan, situasi saat ini berbeda dengan tahun 2016, di mana banyak kandidat berpartisipasi untuk meningkatkan profil mereka. Kini, risiko diplomatik yang dihadapi jauh lebih besar.

"Jika kandidat membuat kesalahan dan menyinggung Washington atau Beijing, dampaknya bisa signifikan secara diplomatik," ujarnya.

Tahapan Pemilihan Sekjen PBB

Pemilihan sekretaris jenderal PBB dilakukan melalui prosedur yang mengharuskan Majelis Umum untuk mengikuti rekomendasi dari Dewan Keamanan. Dalam proses ini, lima anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis, memiliki hak veto yang dapat mempengaruhi keputusan akhir.

Secara tradisional, pemilihan ini juga mempertimbangkan rotasi geografis. Setelah Antonio Guterres dari Eropa menjabat, muncul harapan untuk memberikan kesempatan kepada calon dari Amerika Latin, meskipun Eropa Timur belum pernah mengisi posisi tersebut.

Dalam proses nominasi, Michelle Bachelet tetap maju meskipun dukungan dari pemerintah Chile telah dicabut. Ia masih mendapatkan dukungan dari Brasil dan Meksiko, sedangkan kandidat lainnya seperti Grossi dan Grynspan didukung oleh negara asal mereka masing-masing.

Di sisi lain, pencalonan Macky Sall oleh Burundi tidak mendapatkan dukungan dari Senegal, negara asalnya, maupun dari Uni Afrika. Isu kesetaraan gender juga menjadi perhatian, dengan dua kandidat perempuan yang bersaing dalam pemilihan ini. Banyak pihak, termasuk Inggris dan Prancis, serta organisasi advokasi global seperti GWL Voices, mendukung agar perempuan pertama kali memimpin PBB.

Namun, dinamika politik tetap menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Bachelet, misalnya, menghadapi berbagai kritik dari politisi Partai Republik di Amerika Serikat. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, mengungkapkan bahwa ia memahami kekhawatiran tersebut, meskipun belum ada kepastian mengenai posisi resmi pemerintah AS.

Gowan menilai bahwa peluang bagi kandidat perempuan sempat meningkat, tetapi kembali diragukan setelah kepemimpinan Trump. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa hasil akhir pemilihan tetap sulit untuk diprediksi mengingat kompleksitas politik global saat ini.