Said Abdullah: Jangan Simpulkan Pertemuan Megawati-Prabowo Sinyal PDIP Bergabung

Meski kemungkinan mundur dari rencana awal di April 2025, Kongres PDIP tetap akan digelar tahun ini.

Beberapa momentum yang digadang menjadi waktu pertemuan keduanya, nyatanya sirna.

Pertemuan Mega dengan Prabowo kata Said murni sebagai silaturahmi kebangsaan di mana keduanya ingin menyatukan visi untuk kebaikan bangsa Indonesia.

Anggota DPR dari fraksi PDIP, MH Said Abdullah, mengatakan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan untuk pemerintah.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani membocorkan jadwal pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Diketahui pelantikan presiden terpilih akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Agung Baskoro menilai pertemuan Prabowo dan Megawati ini seperti pedang bermata dua.

Said Abdullah, mengatakan bergabung atau tidaknya PDIP ke pemerintah, mereka tetap akan melakukan kritik membangun.

Said Abdullah, menilai pertemuan dua tokoh bangsa ini penting. Menurut Said, pertemuan Megawati dengan Prabowo akan merawat moralitas publik.

Said Abdullah membantah pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri dilatari oleh faktor kursi menteri yang diincar PDIP.

Prabowo akan dilantik sebagai presiden terpilih pada periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Menurutnya, dukungan itu pun bisa terjadi walaupun PDIP tidak masuk ke dalam kabinet pemerintahan.

Said menekankan agar DPRD Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Syaifudin Zuhri dapat menjadi lembaga yang aspiratif dan benar-benar mewakili suara masyarakat.

PWI Jawa Timur menilai Said Abdullah berperan penting menjaga kebijakan fiskal untuk rakyat.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

NU dan PDI Perjuangan memiliki titik temu ideologis yang kuat, terutama pada nilai Islam wasathiyah yang moderat, adil, seimbang, dan toleran.

Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Said mengusulkan adanya pembaruan data penerima manfaat secara menyeluruh.

Hendaknya pemerintah segera mengubah kebijakan subsidi energi. Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah.

Terbunuhnya 3 orang prajurit TNI dan 5 lainnya luka luka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel.

Said optimistis, penghentian kompensasi listrik untuk kelompok mampu dan sektor industri dapat membantu menjaga defisit APBN tetap berada pada level aman.

Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.

Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.

Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal tanpa melanggar batas defisit APBN yang telah diatur dalam undang-undang.

Said Abdullah, mengimbau pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif dengan mengidentifikasi program-program prioritas yang mendesak.