Said Abdullah Sebut Pertemuan Megawati dengan Prabowo untuk Merawat Moralitas Publik

Puan memastikan pertemuan kedua tokoh politik itu tak berlangsung Minggu hari ini.

Pertemuan Prabowo dan Megawati juga mendapat dukungan dari partai-partai koalisi di Pemerintahaan saat ini.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun angkat suara.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut-sebut akan segera bertemu dengan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.

Pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai bakal luntur bila Presiden Prabowo Subianto jadi bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Said, memang sejak awal dari internal maupun eksternal PDIP tidak ada paksaan agar keduanya bertemu.

Beberapa momentum yang digadang menjadi waktu pertemuan keduanya, nyatanya sirna.

Pertemuan Mega dengan Prabowo kata Said murni sebagai silaturahmi kebangsaan di mana keduanya ingin menyatukan visi untuk kebaikan bangsa Indonesia.

Anggota DPR dari fraksi PDIP, MH Said Abdullah, mengatakan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan untuk pemerintah.

Diketahui pelantikan presiden terpilih akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Said Abdullah, meminta publik tidak menyimpulkan pertemuan antara Megawati dengan Prabowo sebagai pertanda PDIP telah melunak.

Said Abdullah membantah pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri dilatari oleh faktor kursi menteri yang diincar PDIP.

Saya berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak soal ini, agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT.

Said menekankan agar DPRD Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Syaifudin Zuhri dapat menjadi lembaga yang aspiratif dan benar-benar mewakili suara masyarakat.

PWI Jawa Timur menilai Said Abdullah berperan penting menjaga kebijakan fiskal untuk rakyat.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

NU dan PDI Perjuangan memiliki titik temu ideologis yang kuat, terutama pada nilai Islam wasathiyah yang moderat, adil, seimbang, dan toleran.

Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Said mengusulkan adanya pembaruan data penerima manfaat secara menyeluruh.

Hendaknya pemerintah segera mengubah kebijakan subsidi energi. Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah.

Terbunuhnya 3 orang prajurit TNI dan 5 lainnya luka luka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel.

Said optimistis, penghentian kompensasi listrik untuk kelompok mampu dan sektor industri dapat membantu menjaga defisit APBN tetap berada pada level aman.

Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.

Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.

Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal tanpa melanggar batas defisit APBN yang telah diatur dalam undang-undang.