Sorot
{{caption}}
Swiss vs Bosnia dan Herzegovina: Super Sub Bernama Johan Manzambi

{{caption}}
Jual Beli SPPG, Satu Dapur Dibanderol hingga Rp 100 Juta

{{caption}}
Cerita dari Dalam Hotel Sultan saat Eksekusi Pengosongan

{{caption}}
BI Rate Naik, Ini Pesan Airlangga ke Bank Himbara

{{caption}}
3 TKW Dianiaya Majikan di Malaysia, 4 Orang Ditangkap

{{caption}}
Sony Sonjaya Ungkap Dugaan Proyek CCTV Fiktif Rp 300 Miliar di BGN

Topik Terkait
{{caption}}
RUU Polri Disahkan, Wamenkum Tegaskan Pembahasan Libatkan Ahli dan Masyarakat

Pengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).

{{caption}}
Soal RUU Polri, Puan Tegaskan DPR Belum Terima Surpres & Draf yang Beredar Tak Resmi

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

{{caption}}
RUU Keimigrasian Segera Dibawa ke Rapat Paripurna, Ini Pasal-Pasal yang Berubah

Achmad Baidowi menyampaikan bahwa terdapat sembilan perubahan yang disepakati oleh Baleg DPR RI dan Pemerintah.

{{caption}}
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

DPR
{{caption}}
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

DPR
{{caption}}
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

DPR
{{caption}}
Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

{{caption}}
DPR Dorong Penguatan Kementerian UMKM dengan Tambahan Anggaran Rp1,5 Triliun

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

{{caption}}
Ini Isi Pasal 28 dan 28A Dalam UU Polri yang Baru soal Sikap Netral Anggota dan Jabatan di Luar Struktur

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

{{caption}}
Harga Pertamax Naik, DPR Yakini Masyarakat akan Beralih ke Pertalite

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

dpr
{{caption}}
Raih Gelar Doktor Cumlaude, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri Tawarkan Solusi Pemerataan Tenaga Medis

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

{{caption}}
Bertemu Himbara, Pemerintah-DPR Pastikan Kondisi Fundamental Perbankan Kokoh

Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

{{caption}}
Jokowi Teken UU Kementerian Negara, Prabowo Bebas Tentukan Jumlah Kementerian

Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian.

{{caption}}
UU Kementerian Negara Disahkan, Prabowo Bebas Tambah Kementerian Tanpa Batasan

Kementerian bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan presiden.

{{caption}}
Kamis, DPR Sahkan RUU Wantimpres dan RUU Kementerian Negara pada Paripurna

Hal tersebut sesuai hasil rapat pimpinan (rapim) dan rapat badan musyawarah (bamus).

{{caption}}
Cak Imin Bicara RUU Kementerian Negara: Jangan Sampai UU Batasi Hak Prerogatif Presiden

Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.

{{caption}}
VIDEO: Bocoran Kabinet, Prabowo Tambah 10 Kursi Menteri, Muncul Sejumlah Nama Politikus

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut informasi yang dia terima akan ada penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

{{caption}}
Baleg: Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian, Disahkan Sebelum 30 September

Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.