Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Danantara Indonesia mampu melunasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tanpa bantuan APBN. Dengan dividen hingga Rp80 triliun, Danantara siap Bayar Utang Kereta Cepat. Bagaimana strateginya?

Ia menilai dividen Danantara mampu membayar utang Whoosh tersebut.

Salah satu sorotan tajam disampaikan oleh Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka atau Oneng.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menyoroti, struktur penghasilan Pertamina.

Rieke menegaskan tidak ingin perusahaan kereta api menjadi bangkrut

Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.

Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.

Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.

Pinjaman senilai Rp7 triliun dari CDB telah dicairkan ke PT KAI.

Besaran penjaminan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT PII.

Anggota Komisi VI, Andre Rosiade mengkritik, pembangunan kereta cepat yang membuat keuangan WIKA berdarah-darah.

Menurutnya, kasus ini melanggar hak asasi manusia dan kejahatan luar biasa yang tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Imigrasi.

Usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar memperlihatkan adanya dua agenda yang berjalan secara bersamaan.

Sepak bola terbesar di dunia itu tidak seharusnya dipandang sebatas kompetisi olahraga, melainkan ruang bersama yang mampu mempertemukan bangsa-bangsa.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak korban.

Kondisi tersebut dinilai telah memperparah persoalan kelebihan kapasitas lapas, sehingga pemerintah didorong segera menerbitkan peraturan presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.