Ridwan Kamil Punya Cara Khusus Hadapi Tuntutan Buruh Naik Gaji, Ini Bocorannya

Gubernur Sumut Bobby Nasution dukung kenaikan upah buruh, namun tekankan pentingnya selaras inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sorotan pada biaya tak terduga yang mencapai 30%.

Ridwan Kamil mengaku siap menargetkan kualitas udara di Jakarta sesuai standar WHO jika terpilih sebagai gubernur.

Meski begitu, dalam menjalankan keputusan seorang pemimpin butuh kolaborasi dari semua pihak agar realisasinya bisa maksimal.

Selain itu, Ridwan Kamil juga menjanjikan dana operasional untuk petugas RT-RW, jumantik, hingga tarang taruna di seluruh wilayah Jakarta.

Ridwan Kamil turut menerima keluhan terkait sulitnya mendapatkan BBM dan ketimpangan harga bahan bakar.

Terlihat sembako murah itu dibungkus kantong putih dengan gambar Ridwan Kamil-Suswono dan tulisan ‘Satuin Jakarta Nyok’ di bagian depan bungkusan.

Warga merasa resah menunggu kepastian rencana penggusuran yang berembus bakal melanda lahan yang mereka tempati.

Warga Jakarta ramai-ramai mengeluhkan PKH kepada Ridwan Kamil.

Di hadapan para buruh, Ridwan Kamil berjanji bakal memberikan perlindungan bagi buruh terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ridwan Kamil menjamin bakal mewujudkan anggaran senilai Rp100-Rp200 juta untuk setiap RW di Jakarta.

Menurut Ridwan, urusan di Jakarta terlalu luas untuk diputuskan hanya melalui Balai Kota atau di tingkat gubernur.

Ridwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta

KSPI menegaskan tuntutan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen adalah wajar dan sesuai dengan kondisi riil perekonomian Indonesia.

Nilai upah ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,78 persen dibandingkan Februari 2024.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan bersinergi dalam menetapkan upah minimum daerahnya.

Upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja.

Serikat pekerja Indonesia melihat kenaikan UMP bisa mendongkrak ekonomi nasional.

Buruh menilai peraturan pengupahan tersebut kini tidak sejalan dengan putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap tekanan ekonomi yang dapat memicu hambatan pada dunia usaha.

Ia menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, kebijakan Upah Sektoral Jawa Barat Makin merugikan.

KSPI menyoroti ketimpangan upah nasional setelah buruh pabrik Karawang disebut menerima upah lebih tinggi dari pegawai bank di Jakarta.

Jika disetujui, ini berarti kenaikan UMP kali ini lebih tinggi dari kenaikan tahun 2024 ke 2025 yang di angka 6,5 persen, begitu pula tahun-tahun sebelumnya.

Bobby menjelaskan, penetapan UMP Sumut 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.