Ridwan Kamil Jawab Keluhan Warga Jakarta soal PKH: Itu Program Pemerintah Pusat

Warga Jakarta ramai-ramai mengeluhkan PKH kepada Ridwan Kamil.

Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) blusukan dan melakukan kunjungan ke Posko Relawan Formil, DPP Formil di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (15/10). 

RK didampingi Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Dapil DKI Jakarta III Erwin Aksa hingga Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Fraksi Partai Golkar Ramli HI Muhamad. 

Pada kesempatan itu, RK ditanya soal program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh warga. Mendapati hal itu, RK menjelaskan kepada warga bahwa program itu milik pemerintah pusat.

"PKH Pak," kata warga. 

"Oh PKH nanti disampaikan karena itu program pemerintah pusat ya tapi nanti di usahakan," kata RK.

Warga lainnya, juga bertanya mengenai bansos PKH kepada RK. Warga bernama Maryati itu menyampaikan tak tercatat sebagai penerima bansos.

"Jadi Ibu apa masalahnya? Ibu nggak dapat bansos. Udah lapor ke RT RW?" tanya RK."Udah, tapi katanya belum," jawab Maryati. 

"Katanya belum, jadi aspirasinya ingin dapat bansos gitu ya. Jadi tidak merata ya udah, apalagi?," kata RK.

"PKH Pak," sahut Maryati. 

Lebih lanjut, RK meminta agar Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Dapil DKI Jakarta III Erwin Aksa mencatat persolan tersebut karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat 

"Itu (PKH), pemerintah pusat. Nanti Pak Erwin tolong dicatat," ujar RK.

Siap Lanjutkan Program Anies

Di hadapan warga Papanggo, RK berjanji bakal melanjutkan program milik Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

"Saya juga dinasehati dan insya Allah semua yang baik dari Pak Anies Baswedan akan dipertahankan," kata RK.

Adapun program yang dimaksud RK, mulai dari bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), jika menjadi gubernur terpilih di Pilkada Jakarta 2024.

"KJP ya, KJMU anggaran buat PKK, jumantik, dawis, Posyandu, karang taruna LKK itu juga Insyaallah akan dinaikkan ya (insentif)," jelas RK.

Lebih lanjut, RK juga menyampaikan program lain yang sudah dia dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Suswono rancang untuk dunia pendidikan di Jakarta. Antara lain, program sekolah swasta gratis.

"Terus 2025 sudah dipersiapkan sekolah gratis di swasta bagi anak ibu yang belum bisa masuk ke negeri ya nanti dibantu diurusin," ungkapnya.

Terakhir, dia memperkenalkan inovasi baru untuk RT-RW di Jakarta, yakni anggaran pembangunan pembangunan total Rp1 miliar selama 5 tahun. 

"Nanti silakan bahas oleh para RT RT ya itu anggaran mau dijadikan apa terserah, bangun kantor RW, nanti Pak RW berdebat dengan ibu-ibu ini," kata dia.

Sulap Lahan Kosong Jadi Ruang Kreatif

Ridwan Kamil (RK) mengatakan banyak lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Dia bakal menyulap lahan-lahan itu menjadi ruang kreatif. Hal ini disampaikan RK saat berdiskusi dengan pelaku ekonomi kreatif Jakarta di Urban Forest, Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (15/10). 

"Kami akan memperbanyak ruang-ruang kreatif layaknya Urban Forest, M Bloc, dan lain-lain. Banyak aset Pemprov yang saya dapati nganggur sehingga ini bisa dimanfaatkan," kata RK.

RK menyebut, pegiat kreatif juga sangat membutuhkan dukungan pemerintah untuk menghadirkan ruang kreasi dan ekspresi. Sebab, ruang-ruang kreatif di Jakarta dinilai masih sangat kurang dan terbatas. 

"Untuk mengadakan event terkadang perizinan tidak satu pintu. Harga untuk bisa mendapatkan izin juga kerap kali berbeda," ucap dia.

Tak hanya itu, dia bilang pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) juga memiliki gagasan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota ekonomi kreatif berskala global. Mantan Gubernur Jawa Barat itu akan memperbanyak panggung ekspresi budaya yang punya nilai ekonomi di Jakarta.

Selain guna mengakomodir keinginan pelaku ekonomi kreatif juga dimaksudkan untuk mengurangi angka pengangguran. 

"Nanti juga akan dihadirkan lembaga ekonomi kreatif, sehingga cara pikirnya akan terstruktur, kolaborasinya bisa terjalin dengan baik antara pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah provinsi," katanya.

"Khusus untuk pajak, ekonomi kreatif masih kelas menengah, nanti kami cek treatment perpajakannya, mudah-mudahan bisa kita berikan insentif dan lain-lain," tandas RK.