Proyek IKN Dikritik, Bahlil Balas Sentil Anies Hanya Cocok jadi Gubernur Jakarta
Bahlil menyindir Anies Baswedan yang dianggap lebih cocok maju sebagai Calon Gubernur dari pada maju di Pilpres 2024.
bahlil lahadalia
Bahlil membantah keras komentar Anies. Sebab pembangunan IKN ini adalah proyek dalam pemerataan ekonomi.
Proyek IKN Dikritik, Bahlil Balas Sentil Anies Hanya Cocok jadi Gubernur Jakarta
Ketua Dewan Pembina Pilar 08, relawan sayap Prabowo-Gibran Bahlil Lahadalia menyindir Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan yang dianggap lebih cocok maju sebagai Calon Gubernur dari pada maju di Pilpres 2024.
- Jubir Anies Sindir Ahok dan Jokowi: Mereka Gusur Orang
- PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
- Ganjar soal RUU DKJ: Kalau Mau Konsisten dengan Otonomi Daerah, Gubernur Dipilih Rakyat
- Tolak RUU DKJ, Politisi NasDem: Aneh Jika Ada Pihak Coba Kebiri Hak Warga Jakarta
- Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP
- Jokowi Tugaskan Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden
Hal ini dikatakan Bahlil menanggapi pernyataan Anies tentang proyek strategis nasional dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Bahlil mengatakan, komentar Anies yang menyebut proyek strategis nasional dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur tidak memberikan keadilan adalah kesalahan besar. Ia membantah keras komentar tersebut, sebab pembangunan IKN ini adalah proyek dalam pemerataan ekonomi.
Dia menyebut, letak IKN di Kalimantan dianggap mampu mendongkrak ekonomi lebih maju di wilayah Timur seperti Sulawesi, Maluku, NTT, Papua, Bali, termasuk Jawa.
"Ada Capres-Cawapres tidak setuju maka tidak ingin Kalimantan maju, Sulawesi maju, Indonesia Timur maju. Ini pikiran menyesatkan,"
kata Bahlil saat di Surabaya, Minggu (3/12).
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI itu menyebut, komentar itu cukup aneh mengingat PKB sebagai pengusung Anies dan Muhaimin Iskandar telah menyetujui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Dengan adanya UU tersebut, lanjutnya siapapun pemimpin ke depan harus menjalankan amanat dalam UU tersebut. Apalagi, saat ini progres pembangunan sudah berjalan dan sudah banyak investasi yang masuk untuk membangun IKN.
"Yang saya sayangkan adanya ketidakikhlasan salah satu capres-cawapres ketika IKN dipindah ke Kalimantan. Apakah mereka tidak menganggap Kalimantan sebagai bagian dari NKRI. Kalau memang tidak ingin biarkan rakyat menilai," ujarnya.
Menurutnya, ucapan Anies itu mencerminkan jika ia tidak bisa berpikir luas tentang pembangunan Indonesia ke depan.
"Bicara negara ini dari Aceh sampai Papua. Bicara Indonesia tidak hanya Jakarta, jangan hanya kita karena pengalaman di Jakarta, terus Jakarta saja terus," kata Bahlil.
"Ini artinya hanya cocok bermimpi untuk memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, bukan untuk menjadi Presiden dan wapres," tambahnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan dalam Uji Publik PP Muhammadiyah mendapat pertanyaan tentang kebijakan IKN oleh panelis. Saat itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjawab bahwa pembangunan IKN tidak menghasilkan pemerataan. Dia menyebut, pemerataan tidak bisa hanya dilakukan dengan membangun satu ibu kota saja.
"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak. Kalau mau meratakan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies.
