Capres Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN, Begini Respons Badan Otorita IKN
Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
anies baswedan
Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Capres Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN, Begini Respons Badan Otorita IKN
Capres Anies Baswedan Tolak Pembangunan IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menanggapi soal pernyataan Calon Presiden Anies Baswedan yang menolak pembangunan ibu kota baru.
Dia beralasan ada kebutuhan lain yang urgensinya lebih tinggi ketimbang pembangunan proyek IKN. Bahkan Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
- Anies: Kalimantan Butuh Pembangunan Sesuai Kebutuhan, Bukan IKN
- Asal Mula Munculnya Dugaan Ancaman Penembakan Capres Anies Baswedan
- Anies Didoakan Ibunda Sebelum Mencoblos di TPS
- Pesan Anies Baswedan buat Pendukung Perubahan: Kawal, Catat & Laporkan Kecurangan ke Timnas AMIN
- VIDEO: Deddy PDIP Sewot Kasus Rp271 Triliun PT Timah: Pasti Banyak Monster di Belakang Itu!
- Sempat Delay hingga 17 Jam, Garuda Indonesia Akhirnya Minta Maaf dan Janji Kasih Kompensasi
Deputi Pendanaan dan Investasi Otoritas IKN, Agung Wicaksono, mengungkapkan, sejauh ini surat minat investasi (letter of Intent/LoI) ke Ibu Kota Nusantara masih tinggi.
Terbaru, surat pernyataan minat tersebut telah mencapai 328 LoI. Tercatat 45 persen diantaranya merupakan investor asing.
"Kalau saya melihatnya sejauh ini minat masih tinggi-tinggi terus kok," kata Agung dalam Konferensi Pers perkembangan Investasi di IKN secara daring, Jumat (15/12).
OIKN pun tak mempermasalahkan jika IKN menjadi salah satu isu yang diperdebatkan dalam debat calon presiden tersebut.
Menurutnya, semua pihak bebas berpendapat terkait IKN termasuk para capres.
"Calon Presiden menyebut begitu ya silakan namanya juga lagi pesta demokrasi Pemilu silakan saja," kata Agung.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pakuwon Jati Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, menilai seharusnya calon presiden melihat dampak positif masa depan IKN Nusantara.
Bukan malah mengedepankan kepentingan politik belaka.
"Saya sih enggak melihat calon presiden yang menolak apa tidak, tapi dilihat masa depannya bagus atau tidak. Kalau saya lihat masa depannya bagus," ujar Ridwan.
Selain itu, menurut Ridwan, sangat sulit untuk membatalkan pembangunan IKN.
Mengingat sudah ada undang-undang dan telah dilakukan pembangunan Tahap I dan II.
merdeka.com
"Kan sulit juga dibatalkan, undang-undangnya sudah ada semuanya dan saya percaya bahwa di sana itu ada masa depan yang bagus. Jadi saya pilih itu saja, tidak pikirkan yang lain jangan mikirin politik, tapi pikirin masa depannya akan bagus,"
pungkas Ridwan.
merdeka.com
