Anies Kritik IKN, Ini Syarat jika Ingin Batalkan Pemindahan Ibu Kota
Anies menilai langkah pemerintah membangun IKN tidak tepat.
Anies menilai langkah pemerintah membangun IKN tidak tepat.
Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengkritik proyek pemindahan ibu kota negara atau IKN. Anies menilai, IKN tidak akan menghasilkan pemerataan, justru membuat ketimpangan.
Hal itu dikatakan Anies saat uji publik bertajuk dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11)
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," ujar Anies.
Karena menurut Anies, membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Sehingga dikatakan Anies, tujuan dengan langkah dikerjakan itu enggak nyambung.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkap penolakan PKS didasarkan alasan historis, pembangunan dan keberlanjutan.
Dari segi pembangunan, memindahkan ibu kota tidak menghadirkan pemerataan. Terkait keberlanjutan, Kalimantan yang dijadikan tujuan pemindahan ibu kota seharusnya dibangun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau sebagai bagian pelestarian lingkungan.
"PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak sebagai Ibu Kota Negara," ujar Syaikhu saat Kick Off Kampanye Nasional 2024 di Depok, Minggu (26/11).
Selain PKS, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga mengusung Anies pada Pilpres 2024, juga menyuarakan penolakannya terhadap pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Sebab PKB menyatakan masih banyak warga miskin di Indonesia.
Waketum PKB Jazilul Fawaid mempertanyakan dasar pembangunan IKN yang lebih mengutamakan Undang-Undang ketimbang moral di mana masih banyak masyarakat hidup miskin malah membuat istana besar di IKN.
Oleh karena itu, PKB mendorong revisi UU IKN di DPR. UU IKN masih bisa direvisi dengan proses legislasi di DPR.
"Ya makanya kita menangkan dulu supaya keputusannya bisa diambil yang terbaik," ujar Jazilul ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Minggu (26/11)
Penolakan pembangunan IKN ini mendapatkan respons dari pendukung pemerintah. Kalau mau direvisi, sebaiknya kubu AMIN berkuasa dulu.
Wakil ketua DPR ini mempersilakan undang-undang itu diubah bila mereka yang menolak berkuasa.
Menurut Dasco, IKN perlu dilanjutkan. Terlebih undang-undangnya sampai saat ini berlaku. Fraksi-fraksi di DPR mayoritas setuju pengesahan UU IKN.
"Ya kita lihat lah, kalau kami kan sudah jelas bahwa itu program yang berkelanjutan, kita harus lanjutkan dan kemudian dengan berbagai macam pertimbangan UU itu juga disahkan ya dengan catatan memang dan penolakan dari teman-teman PKS terutama, tapi kan mayoritas setuju," kata Dasco kepada wartawan di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/11).
"Ya kita lihat lah, kalau kami kan sudah jelas bahwa itu program yang berkelanjutan, kita harus lanjutkan dan kemudian dengan berbagai macam pertimbangan UU itu juga disahkan ya dengan catatan memang dan penolakan dari teman-teman PKS terutama, tapi kan mayoritas setuju," jelas dia.
"Ya kita lihat lah, kalau kami kan sudah jelas bahwa itu program yang berkelanjutan, kita harus lanjutkan dan kemudian dengan berbagai macam pertimbangan UU itu juga disahkan ya dengan catatan memang dan penolakan dari teman-teman PKS terutama, tapi kan mayoritas setuju," kata Bahlil
UU IKN telah sah dan menjadi pegangan, sehingga pembangunan harus dilanjutkan sesuai amanah.
Baca SelengkapnyaApabila tujuannya pemerataan, maka pemerintah harusnya fokus membangun kota kecil di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, banyak aturan saat ini yang membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat atau kritik kepada pemerintah.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengkritik keras proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di depan puluhan ribu warga Muhammadiyah.
Baca SelengkapnyaNasDem menolak disebut telah menerima dana hasil korupsi yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaPaslon Prabowo-Gibran akan melanjutkan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaSikap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kini diikuti tim kampanyenya.
Baca SelengkapnyaKapolri menegaskan Polri bukan lembaga anti kritik.
Baca SelengkapnyaPolisi menggelar reka ulang kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan tersangka Turah (T) alias Daud (40) terhadap temannya seorang wanita berinsial R.
Baca Selengkapnya