Prabowo Tegaskan Kritik ke Polri dan TNI Bagian dari Pengabdian Bangsa

Presiden Prabowo Subianto menyoroti kritik yang kerap menyasar Polri dan TNI, menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari pengabdian, sekaligus membela integritas institusi.

Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini menyoroti besarnya tekanan serta kritik yang sering ditujukan kepada aparat penegak hukum dan militer di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi alami dari tugas berat mereka dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Kritik ini, menurut Prabowo, harus dihadapi dengan ketegaran sebagai bagian dari risiko profesi.

Dalam agenda Groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta pada Jumat, 13 Februari 2026, Presiden Prabowo secara khusus menyebut Polri kini banyak menjadi sasaran kritik publik. Situasi ini, lanjutnya, mirip dengan pengalaman yang sebelumnya juga dialami oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di masa lalu. Presiden mengakui bahwa jenderal-jenderal hebat pun pernah menjadi sasaran tuduhan dan makian.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Negara meminta seluruh aparat kepolisian untuk tetap tegar dan tidak gentar menghadapi berbagai kritik yang muncul. Presiden Prabowo menekankan bahwa yang terpenting adalah niat baik serta pengorbanan tulus yang telah diberikan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Menghadapi Badai Kritik: Polri dan Refleksi Pengalaman TNI

Presiden Prabowo Subianto memahami betul bahwa institusi kepolisian saat ini sering menjadi target kritik dari masyarakat luas. Fenomena ini, menurutnya, bukanlah hal baru dan memiliki kemiripan dengan situasi yang pernah dialami oleh TNI. Dulu, para jenderal TNI yang berprestasi sekalipun tidak luput dari tuduhan serius seperti penjahat perang atau pelanggar HAM.

Meskipun demikian, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa TNI tidak pernah menargetkan fasilitas sipil dalam operasi militernya. Beliau mencontohkan bahwa TNI tidak pernah melakukan pengeboman terhadap rumah sakit, panti asuhan, sekolah, gereja, maupun masjid sepanjang sejarahnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pembelaan terhadap integritas institusi militer.

Prabowo juga menyinggung sikap negara-negara Barat yang dinilainya kerap mengajarkan standar Hak Asasi Manusia (HAM) kepada negara lain, namun menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan standar tersebut di negaranya sendiri. Beliau menggunakan peribahasa Jawa "jarkoni, iso ngajar ora iso nglakoni" untuk menggambarkan situasi tersebut, yang berarti bisa mengajar tapi tidak bisa melakukan.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo mendorong aparat kepolisian untuk tetap berpegang teguh pada niat baik dan pengorbanan mereka demi bangsa. Beliau menegaskan bahwa ketegaran dalam menghadapi kritik adalah kunci, dan bahwa ia bangga serta puas dengan prestasi yang telah ditunjukkan oleh aparat.

Membedakan Institusi dan Oknum: Pentingnya Keadilan

Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya membedakan antara tindakan oknum individu dengan institusi secara keseluruhan. Beliau menyatakan bahwa jika ada oknum yang melakukan pelanggaran dalam sebuah institusi besar yang beranggotakan ratusan ribu personel, tindakan harus ditujukan kepada individu yang bersalah, bukan kepada institusi secara keseluruhan. Pendekatan ini memastikan keadilan dan menghindari generalisasi yang merugikan.

Sebagai ilustrasi, Presiden Prabowo memberikan analogi sebuah sekolah. Apabila ada murid yang nakal, tawuran, atau kurang ajar, bukan kepala sekolah yang harus dicopot atau sekolahnya yang ditutup. Menurutnya, pemikiran semacam itu adalah keliru dan terbalik. Analogi ini memperkuat argumen bahwa kesalahan individu tidak boleh mencoreng nama baik seluruh lembaga.

Presiden juga mengingatkan bahwa menjadi seorang pemimpin berarti harus siap menerima berbagai bentuk tekanan, kritik, dan serangan. Tekanan ini tidak hanya datang dari media konvensional, tetapi juga dari media sosial yang sering diramaikan oleh aktivitas buzzer. Kesediaan menerima kritik adalah bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Sumber: AntaraNews