Pemprov NTB Tegaskan Penugasan dr. Lalu Herman Mahaputera di Bapenda Berdasarkan Kapasitas Kepemimpinan

Penugasan dr. Lalu Herman Mahaputera, mantan Dirut RSUP NTB, sebagai Kepala Bapenda NTB menuai sorotan. Pemprov NTB tegaskan keputusan ini didasarkan pada kapasitas kepemimpinan dan manajerial yang relevan, bukan hanya latar belakang profesi.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi menugaskan dr. Lalu Herman Mahaputera, mantan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Penugasan dr. Lalu Herman Mahaputera Bapenda ini menjadi sorotan publik karena latar belakangnya yang merupakan seorang dokter.

Keputusan strategis ini diambil setelah melalui serangkaian pertimbangan matang, yang berfokus pada kapasitas kepemimpinan, manajerial, serta pengalaman tata kelola yang relevan. Proses ini menegaskan bahwa penunjukan pejabat struktural tidak semata-mata ditentukan oleh kesesuaian disiplin ilmu formal.

Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, menjelaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kompetensi pejabat menjadi landasan utama. Penugasan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendapatan daerah demi mendukung pembangunan NTB.

Kapasitas Kepemimpinan dan Manajerial Jadi Prioritas

Pemerintah Provinsi NTB memandang kompetensi pejabat secara utuh, melampaui sebatas latar belakang pendidikan formal. Penugasan dr. Lalu Herman Mahaputera Bapenda ini didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap kepemimpinan, integritas, dan pengalaman manajerialnya. Faktor-faktor ini krusial dalam mengelola sistem serta organisasi secara efektif.

Ahsanul Khalik menegaskan bahwa proses mutasi dan penugasan pejabat struktural melibatkan pendalaman kompetensi, evaluasi kinerja, serta wawancara langsung dengan pimpinan daerah. Pendekatan ini memastikan bahwa individu yang ditempatkan pada jabatan strategis memiliki kapabilitas yang dibutuhkan.

Meskipun dr. Lalu Herman Mahaputera, yang akrab disapa dokter Jack, dikenal luas dengan profesi kedokteran dan pengalaman memimpin rumah sakit, Pemprov NTB melihat lebih dari itu. Kapasitas adaptif dan visi manajerial menjadi pertimbangan utama, mencerminkan pendekatan kepemimpinan modern dalam birokrasi.

Rekam Jejak Relevan untuk Transformasi Bapenda

Dokter Jack memiliki rekam jejak panjang sebagai pelaku usaha dan pemimpin organisasi yang memahami tata kelola bisnis. Pengalamannya mencakup manajemen keuangan, pengambilan keputusan berbasis kinerja, dan pengembangan sistem yang berorientasi pada hasil.

Pengalaman tersebut dinilai sangat relevan dengan tantangan yang akan dihadapi Bapenda ke depan. Hal ini terutama dalam upaya mempercepat proses bisnis, memperkuat sistem pemungutan pajak, dan retribusi daerah. Tujuannya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Kadis Kominfotik NTB, Aka, menjelaskan bahwa penugasan ini mencerminkan keberanian Pemprov NTB melakukan pembaruan sistem. Kepemimpinan yang terbuka, komunikatif, dan berorientasi pada perbaikan sistem diharapkan mampu mendorong transformasi tata kelola di Bapenda.

Pendekatan Modern dan Transparansi Proses Mutasi

Penugasan dr. Lalu Herman Mahaputera Bapenda ini menunjukkan bahwa Pemprov NTB menerapkan pendekatan kepemimpinan modern. Penilaian tidak lagi terbatas pada latar belakang profesi semata, melainkan pada kapasitas adaptif dan visi manajerial.

Pemerintah Provinsi NTB meyakini bahwa dokter Jack memiliki kapasitas untuk mendorong transformasi tata kelola di Bapenda. Hal ini didukung oleh gaya kepemimpinannya yang terbuka, komunikatif, serta berorientasi pada perbaikan sistem.

Pemprov NTB menegaskan bahwa seluruh proses mutasi telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui pertimbangan yang matang. Penugasan ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB. Transparansi dalam proses mutasi menjadi komitmen Pemprov NTB untuk memastikan penempatan pejabat yang tepat.

Sumber: AntaraNews