Masinton PDIP Ungkap Rapat Baleg DPR Bahas Revisi UU Pilkada sampai Dijaga Brimob

Dalam demo kemarin, sejumlah anggota DPR menemui massa yang menolak RUU Pilkada.

Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi

Masinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.

Terlihat Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro memimpin langsung upaya pembubaran  massa.

Aksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).

Menurut Masinton, semua fraksi di DPR akan menjadi saksi sekaligus pelaku rusaknya demokrasi di Indonesia atas pengabaian putusan MK

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Dalam rapat Baleg kali ini terlihat sejumlah anggota Brimob dilengkapi senjata laras panjang menjaga luar ruang rapat.

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Menariknya, dalam rapat Baleg kali ini terlihat sejumlah anggota Brimob dilengkapi senjata laras panjang

Untuk mempercepat penyaluran bantuan tersebut, Tito menginstruksikan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu agar segera membentuk tim khusus pendataan.

Tanggul darurat yang telah dibangun juga dilaporkan jebol akibat derasnya aliran air.

Polri menyalurkan Bantuan Polri Tapteng berupa logistik dan alat berat ke lima kecamatan di Tapanuli Tengah untuk mempercepat pemulihan pasca-bencana banjir dan longsor. Simak detail upaya pemulihan ini.

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengungkapkan total Kerugian Bencana Tapanuli Tengah akibat bencana alam mencapai Rp5,4 triliun, menuntut perhatian pemerintah pusat.

Surat tersebut berisikan hasil pertemuan Megawati di Meksiko, di mana UNESCO memberikan status 'kartu kuning' terhadap Geopark Kaldera Toba.

Masinton mengaku hingga saat ini masih menunggu arahan lanjutan terkait keberangkatannya ke Magelang dari Megawati.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.