Mardiono Minta Seluruh Kader PPP Semangat Berjuang Menangkan Pilkada 2024

Mardiono mengatakan kebijakan politik harus melihat realitas di masyarakat.

Diketahui, PPP menggelar Muktamar ke-X di Ancol, Jakarta Utara, mulai 27 hingga 27 September 2025.

Para anggota partai mengusulkan agar Mardiono, yang merupakan kader asli PPP, kembali memimpin partai yang memiliki lambang Kabah itu.

Muktamar PPP merupakan sebuah forum tertinggi partai yang menentukan arah masa depan organisasi.

Dalam konsolidasi itu, PPP juga membahas soal transisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran.

DPW Bali mendukung keputusan politik Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono yang bergabung dengan KIM.

Mardiono diharapkan, tetap fokus membesarkan dan memperjuangkan PPP agar dapat terus eksis.

Hal ini pun juga akan dilakukan ke seluruh daerah di Indonesia.

Konsolidasi Jelang Pilkada 2024, Mardiono Hadir di Kabupaten Pesisir Barat Lampung

PPP membawa program besar kepada masyarakat seperti kerja mudah, harga murah, dan hidup berkah dalam kampanye nasional.

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono melakukan konsolidasi politik bersama Ketua DPW Se-Indonesia Timur

Taj Yasin menyebut desakannya mundur terkait hanya wacana beredar di media sosial. Sebab sampai saat ini, menurut Taj Yasin, belum ada bahasan di internal PPP.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, proses hukum dipastikan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bertemu Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono membahas strategi pengembangan potensi Gorontalo. Pertemuan ini diharapkan membuka peluang investasi demi kemajuan daerah dan memperkuat kolaborasi.

Bank-bank pelat merah itu mengumpulkan uang rakyat, mulai tabungan emak-emak yang berdagang bakso dan hingga anggota DPR.

Mardiono mengatakan PPP akan terus memberikan dukungan dalam hal kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro terhadap rakyat.

Mardiono menegaskan bahwa Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP tidak hanya sekadar menjadi agenda seremonial.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.