Ketum Mardiono Desak DPRD Kritik Bank Pelat Merah yang Salurkan Kredit ke Kelompok Tertentu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, meminta para kader PPP yang menjadi anggota DPRD agar mengkritik bank-bank pelat merah yang menyalurkan kredit hanya pada kelompok tertentu.

Hal tersebut, ia sampaikan saat memberikan sambutan di Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional PPP di Kuta, Kabupaten Badung Bali, Sabtu (14/2).

"Bapak-Ibu sekalian, Indonesia tahun 2025, dengan mengelola APBN Rp3700 triliun. Tapi ada lagi penguasa besar yang mengedarkan uang sampai Rp5.700 triliun pada periode yang sama APBN itu Rp 3700 triliun," kata Mardiono.

"Apa itu?. Adalah bank-bank pemerintah, bank-bank pelat merah. Bank-bank pelat merah seperti BRI, BDN, Bank Mandiri. Ada bank apa lagi? BNI dan selanjutnya yang pelat merah-lah pokoknya," imbuhnya.

Bank-Bank Pelat Merah

Ia menyebutkan, bank-bank pelat merah itu mengumpulkan uang rakyat, mulai tabungan emak-emak yang berdagang bakso dan hingga anggota DPR yang melakukan saving di bank tersebut dan setelah itu dipotong lalu digadaikan Surat Keputusan (SK) anggotanya.

"Itu mengumpulkan uangnya rakyat, tabungan emak-emak bakso Rp 50.000 ditabung. Anggota DPR yang punya saving setelah dipotong, SK-nya digadaikan, cicilan tiap bulannya. Lalu ada sisa mungkin Rp 500.000. Ditabung ada disitu," ujarnya.

"Tukang ojek, nabung disitu. Semua rakyat, petani ada saving sedikit nabung kesitu. Dikumpulkan, mungkin untuk biaya sekolah anak dan sebagainya. Lalu uang itu dikumpulkan di bank jumlahnya mencapai ratusan atau ribuan triliun. Dan kemudian itu dikucurkan pemberian kreditnya kepada kelompok-kelompok tertentu," ungkapnya.

Kader PPP

Ia meminta tolong kepada para kader PPP yang menjadi anggota DPRD agar mengkritik hal tersebut dan juga harus mengetahui aliran dana bank pelat merah itu dialirkan kemana saja.

"Ini tolong anggota-anggota DPR itu kritik. Dan juga harus tahu, bank-bank di daerah itu kebijakan aliran dana-dana rakyat yang dikumpulkan itu kemana?. Jika itu tidak dilakukan, maka kelompok-kelompok oligarki itu terus bekerja. Untuk menempatkan rakyat sebagai bagian dari komoditas," ujarnya.