LIVE

Legislator DPR RI Soroti Pentingnya Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Responsif

Ketua Komisi II DPR RI menekankan penguatan tata kelola pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta peran BUMD dalam meningkatkan ekonomi lokal.

akuntabilitas
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa penerapan ambang batas parlemen sangat krusial untuk menciptakan partai politik yang sehat dan pemerintahan yang efektif, mendorong institusionalisasi partai.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa penerapan ambang batas parlemen sangat krusial untuk menciptakan partai politik yang sehat dan pemerintahan yang efektif, mendorong institusionalisasi partai. (AntaraNews)

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyerukan penguatan tata kelola pemerintah daerah yang akuntabel dan responsif. Hal ini bertujuan agar pemerintahan dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan usai kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan pada Jumat, 20 Februari 2026.

Kunjungan kerja ini melibatkan bupati dan walikota se-Kalimantan Selatan, serta jajaran Komisaris dan Direktur Bank Kalimantan Selatan. Pertemuan penting tersebut berlangsung di Gedung Mahligai, Kota Banjarmasin. Ini menunjukkan komitmen DPR dalam memantau kinerja pemerintah daerah secara langsung.

Penguatan tata kelola ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal di seluruh wilayah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMD dinilai krusial untuk pelayanan publik yang prima. Hal ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Fokus Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa tata kelola pemerintah daerah harus berjalan efektif dan transparan. Akuntabilitas menjadi kunci utama agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Ia ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Dalam kunjungannya di Banjarmasin, sinergi antara jajaran pemerintah daerah dan BUMD setempat dinilai sudah berjalan baik. Pola kolaborasi ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk masa mendatang. Tujuannya adalah memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Efektivitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintah daerah akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi. Ini juga mendukung pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan dari DPR RI menjadi bagian penting dari upaya ini.

Peran Strategis BUMD dalam Perekonomian Lokal

Selain tata kelola pemerintahan, legislator juga menyoroti peran vital Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam ekonomi daerah. BUMD diharapkan tidak hanya mencari keuntungan perusahaan semata. Namun, juga harus memberikan terobosan program usaha yang memajukan masyarakat.

Rifqinizamy menjelaskan bahwa BUMD harus dikelola secara profesional dan berintegritas tinggi. Dengan demikian, BUMD dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan. Keberadaan BUMD diharapkan membawa dampak positif luas bagi kesejahteraan warga.

Sinergi antara pemerintah provinsi dan BUMD sangat penting untuk meningkatkan kualitas ekonomi daerah. Kolaborasi ini dapat menciptakan peluang baru dan mendorong inovasi. Ini semua demi kemakmuran bersama dan pembangunan ekonomi yang merata.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

{{caption}}
Istri Dicekik Suami Pakai Seprei hingga Tewas

{{caption}}
Aturan Baru, Lahan Pertanian Diperkuat untuk Swasembada Pangan

{{caption}}
Prabowo Puji Kinerja Petugas Haji

Topik Terkait
{{caption}}
DPR RI Perkuat Optimalisasi BUMD, Dongkrak Kemandirian Fiskal Kalsel

Komisi II DPR RI mendorong **Optimalisasi BUMD** di Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Simak strategi penguatannya!

Pembangunan
{{caption}}
Penguatan Tata Kelola BUMD Kalbar: Pemprov Komitmen Tingkatkan Laba dan Kontribusi PAD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen penuh dalam penguatan tata kelola BUMD Kalbar untuk mendorong profesionalisme, peningkatan laba, dan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penguatan Tata Kelola BUMD Kalbar
{{caption}}
Pertamina Patra Niaga Perkuat Tata Kelola Pengadaan Energi Demi Transparansi dan Ketahanan Nasional

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

akuntabilitas
{{caption}}
Ombudsman Maluku Buka Posko Pengaduan SPMB 2026, Pastikan Transparansi Penerimaan Murid Baru

Ombudsman RI Perwakilan Maluku resmi membuka Posko Pengaduan SPMB 2026 di Ambon, memastikan proses penerimaan murid baru berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.

akuntabilitas
{{caption}}
Wali Kota Banjarbaru Tegaskan Komitmen Perkuat Pelayanan Publik Melalui Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk memperkuat Pelayanan Publik Banjarbaru serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

akuntabilitas
{{caption}}
Pemkot Palangka Raya Perkuat Tata Kelola Keuangan, Tegaskan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen penuh menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP LKPD TA 2025 dalam 60 hari, demi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

akuntabilitas
{{caption}}
Pertahankan Opini WTP BPK 12 Tahun Berturut-turut, Pemkab Magetan Raih Apresiasi atas Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih Opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen Magetan dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, namun ada beberapa catatan penting BPK yan

akuntabilitas
{{caption}}
Pemkot Kediri Tegaskan Pengelolaan APBD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat, Raih WTP ke-12 Kali

Pemerintah Kota Kediri menekankan pentingnya Pengelolaan APBD yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus bangga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya secara beruntun.

akuntabilitas
{{caption}}
BPS Gresik Kerahkan 1.095 Petugas untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 Gresik

BPS Kabupaten Gresik mengerahkan 1.095 petugas lapangan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 Gresik, sebuah pendataan ekonomi terbesar yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

bps gresik
{{caption}}
Pemkab Serang Hadirkan 40 Titik Internet Gratis di 29 Kecamatan, Dukung Program "Serang Bahagia"

Pemkab Serang melalui Diskominfo memasang 40 titik Internet Gratis di 29 kecamatan pada 2026. Inisiatif ini wujud program "Serang Bahagia" untuk tingkatkan akses digital dan ekonomi masyarakat.

akses digital
{{caption}}
Pemkab Aceh Barat Mulai Pembangunan Rumah Dhuafa, Libatkan Forum Tokoh Peduli

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggandeng Forum Tokoh Peduli Aceh Barat (FTPAB) memulai pembangunan rumah dhuafa bagi warga miskin, mengatasi kebutuhan mendesak akan hunian layak.

aceh barat
{{caption}}
Pemprov Papua Selatan Ajak Kaum Perempuan Wujudkan Daerah Cerdas dan Mandiri

Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak kaum perempuan, termasuk Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS), aktif berkontribusi mewujudkan daerah cerdas, mandiri, dan sejahtera. Peran perempuan Papua Selatan menjadi kunci pembangunan daerah ini.

iwss
{{caption}}
Barito Kuala Capai Target 87 Persen Lahan LP2B, Jamin Ketahanan Pangan Daerah

Kabupaten Barito Kuala berhasil memenuhi target 87 persen lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sebuah langkah krusial untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.

bahrul ilmi
{{caption}}
Wali Kota Medan Rico Waas Manfaatkan Gotong Royong untuk Serap Aspirasi Warga

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas aktif serap aspirasi masyarakat melalui program Aksi Gotong Royong, membawa OPD untuk menindaklanjuti keluhan warga demi pembangunan daerah.

aksi gotong royong