Jimly Usulkan Prabowo Tangguhkan Keanggotaan BoP hingga Konflik Iran Mereda dan Palestina Merdeka

Ketua Dewan Penasihat ICMI, Jimly Asshiddiqie, menyarankan Presiden Prabowo Subianto menangguhkan keanggotaan BoP Indonesia sampai konflik Iran reda dan Israel mengakui kemerdekaan Palestina, demi menjaga posisi strategis negara.

Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyampaikan usulan penting kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyarankan agar Indonesia menangguhkan sementara keanggotaan dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

Usulan penangguhan keanggotaan BoP ini diajukan hingga konflik di Iran yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel mereda sepenuhnya. Jimly menilai langkah ini strategis untuk posisi Indonesia di kancah global.

Pernyataan ini disampaikan Jimly di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (5/3). Harapannya adalah agar Indonesia dapat mengambil peran yang lebih efektif dalam diplomasi internasional setelah kondisi geopolitik menjadi lebih stabil.

Alasan Penangguhan Keanggotaan BoP

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa eskalasi konflik di Iran, pasca serangan sepihak dari militer Amerika Serikat dan Israel, telah mengubah persepsi publik terhadap BoP. Organisasi yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump ini kini sering dikaitkan sebagai "Board of Power" atau Dewan Kekuasaan, bukan lagi Dewan Perdamaian.

Meskipun demikian, Jimly mengakui bahwa Presiden AS Donald Trump sangat mengapresiasi peran Indonesia di BoP. Oleh karena itu, mundur sepenuhnya dari keanggotaan organisasi tersebut dianggap bukan keputusan yang tepat saat ini. Penangguhan keanggotaan BoP menjadi solusi tengah yang dinilai lebih bijaksana.

Langkah penangguhan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari asosiasi Indonesia dengan BoP di tengah konflik yang sedang berlangsung. Ini juga memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengevaluasi kembali posisinya tanpa harus menarik diri secara permanen. Keputusan ini juga mempertimbangkan dinamika hubungan internasional yang kompleks.

Syarat Indonesia Aktif Kembali di BoP

Jimly Asshiddiqie mengajukan dua syarat utama agar Indonesia dapat kembali aktif sebagai anggota BoP. Pertama, penangguhan keanggotaan BoP harus berlangsung sampai perang antara Iran melawan Amerika dan Israel benar-benar reda. Stabilitas regional menjadi prasyarat penting bagi keterlibatan aktif Indonesia.

Syarat kedua adalah adanya kepastian jadwal pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina. Menurut Jimly, jika sudah ada kepastian mengenai pengakuan ini, barulah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali keanggotaannya.

Kedua syarat ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dengan menangguhkan keanggotaan BoP hingga syarat-syarat tersebut terpenuhi, Indonesia menegaskan prinsip-prinsip diplomasi luar negerinya yang bebas dan aktif.

Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia Islam

Jimly menambahkan bahwa Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar untuk berperan aktif dalam menjembatani potensi konflik. Peran ini termasuk mencegah politik adu domba yang sering terjadi antara Israel dan negara-negara Islam. Indonesia diharapkan dapat menjadi penengah yang netral dan konstruktif.

Ia juga menekankan pentingnya merujukkan dunia Islam dari perpecahan yang ada. Jimly menyoroti upaya untuk menyatukan bangsa Arab dengan bangsa non-Arab seperti Turki, Persia (Iran), Indonesia, dan Pakistan. Ini bertujuan untuk menghindari perpecahan internal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak luar.

Melalui peran ini, Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam mempromosikan persatuan dan perdamaian di antara negara-negara Muslim. Langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang selalu mengedepankan perdamaian dan keadilan global.

Sumber: AntaraNews