Kontribusi Indonesia di Board of Peace: Menlu Sugiono Tegaskan Kirim 8.000 Pasukan, Bukan Iuran 1 Miliar Dolar AS

Menteri Luar Negeri Sugiono meluruskan kesalahpahaman terkait Kontribusi Indonesia Board of Peace. Indonesia menjadi anggota tetap bukan dengan membayar iuran 1 miliar dolar AS, melainkan mengirimkan 8.000 pasukan penjaga perdamaian. Simak penjelasan leng

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono memberikan klarifikasi penting mengenai status keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Pernyataan ini disampaikan Menlu Sugiono saat memberikan keterangan pers di Washington DC, pada Jumat (20/2) malam waktu setempat, menjawab spekulasi yang beredar.

Menlu Sugiono, yang merupakan Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di bawah Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi anggota tetap BoP tanpa perlu menyetor iuran sebesar 1 miliar dolar AS yang sempat menjadi perbincangan publik. Klarifikasi ini bertujuan untuk meluruskan anggapan yang keliru mengenai persyaratan keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yang didirikan pada Januari 2026 tersebut.

Menurutnya, kontribusi 1 miliar dolar AS bukanlah syarat wajib keanggotaan tetap, melainkan skema kontribusi bagi negara yang ingin mengambil peran tertentu dalam forum tersebut. Indonesia memilih bentuk kontribusi yang berbeda, yaitu dengan mengirimkan 8.000 pasukan penjaga keamanan.

Meluruskan Anggapan Iuran Keanggotaan Board of Peace

Menlu Sugiono secara tegas membantah adanya kewajiban pembayaran iuran sebesar 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan tetap Board of Peace. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut bukan merupakan iuran wajib atau syarat mutlak untuk menjadi anggota. Board of Peace sendiri adalah organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan perdamaian di seluruh dunia.

Indonesia, kata Sugiono, telah resmi menjadi anggota BoP tanpa perlu melakukan pembayaran finansial tersebut. Anggapan mengenai Indonesia belum menyetor dana sehingga status keanggotaannya dipertanyakan adalah tidak benar dan perlu diluruskan.

Pembahasan awal terkait angka 1 miliar dolar AS merujuk pada skema kontribusi bagi negara yang berkeinginan untuk mengambil peran spesifik, seperti menjadi anggota permanen dengan hak istimewa. Hal ini sangat berbeda dengan status keanggotaan biasa yang kini dipegang Indonesia.

Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir atau salah paham mengenai status keanggotaan Indonesia, karena tidak ada kewajiban finansial yang mengikat seperti yang dispekulasikan sebelumnya.

Kontribusi Nyata Indonesia Melalui Pasukan Penjaga Perdamaian

Sebagai bentuk Kontribusi Indonesia Board of Peace, pemerintah memilih untuk berpartisipasi aktif dan konkret melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Sekitar 8.000 personel disiapkan untuk mendukung berbagai misi yang disepakati dalam forum tersebut di berbagai belahan dunia.

Menlu Sugiono menjelaskan bahwa mekanisme kontribusi dalam BoP sangat beragam dan tidak terbatas pada satu bentuk saja. Selain pengiriman pasukan, ada pula kontribusi finansial dari beberapa negara dan skema kontribusi individu yang disalurkan melalui rekening khusus yang dikelola oleh World Bank.

Klaim mengenai adanya komitmen pendanaan hingga 5 hingga 7 miliar dolar AS yang sempat beredar juga dijelaskan oleh Sugiono. Angka tersebut merupakan pledges atau janji kontribusi dari sejumlah negara lain yang memiliki kapasitas finansial, dan berada di luar skema iuran keanggotaan BoP yang berlaku umum.

Pilihan Indonesia untuk menyumbangkan pasukan menunjukkan komitmen nyata negara dalam menjaga perdamaian dunia dan stabilitas regional. Ini juga menegaskan bahwa kontribusi tidak selalu harus dalam bentuk uang tunai, melainkan bisa melalui sumber daya manusia yang terlatih dan berdedikasi.

Sumber: AntaraNews