Istana melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya buka suara. Menjawab kabar soal biaya keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian sebesar USD1 miliar akan dipergunakan untuk rekonstruksi di Gaza.
Teddy mengatakan biaya tersebut tidak bersifat wajib. Ia mengklaim Indonesia belum membayarnya.
"Mengenai biaya USD1 miliar (Board of Peace), adalah untuk dana rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib," kata Teddy dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (5/2).
Teddy memastikan jika tidak ada pembayaran terkait biaya tersebut, maka keanggotan di Dewan Perdamaian hanya akan berlangsung selama tiga tahun. Teddy menekankan Indonesia hingga kini belum membayar iuran Dewan Perdamaian.
"Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar," jelas dia.
Advertisement
Indonesia Resmi Gabung Dewan Perdamaian
Sebelumnya, Indonesia resmi bergabung dalam keanggotaan Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Namun, Teddy menjelaskan Indonesia dapat menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.
"Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan," tutur Teddy.
Advertisement
7 Negara gabung Board of Peace
Saat ini, Indonesia resmi bergabung Board of Peace bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Mulai dari, Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Arab Emirate, dan Pakistan.
Teddy menuturkan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tak hanya sekedar mengikuti rapat maupun pertemuan resmi saja. Dia menegaskan Indonesia bergabung Board of Peace untuk membantu mengurangi peperangan di Palestina.
"Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi," pungkas Teddy.