Sorot
{{caption}}
GTA 6 Belum Rilis, Penjualan Konsol Ini Malah Melonjak

{{caption}}
Membedah Pemikiran Kritis Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra

{{caption}}
Kanada vs Qatar: Hattrick Spesial Jonathan David dan Kemenangan Bersejarah Kanada

{{caption}}
Kinerja Seskab Teddy di Mata Sahroni

{{caption}}
GTA 6 Buka Pre-order, Rockstar Games Simpan Detail Penting

{{caption}}
BGN Mulai Berbenah

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Berharap Kewenangan Tidak Berubah dalam RUU KUHAP yang Disetujui DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

KPK
{{caption}}
Puan Maharani: Pembahasan RUU Perampasan Aset Tidak akan Tergesa-gesa

Puan menyebut, pembahasan yang tidak sesuai mekanisme dapat menimbulkan kerawanan hukum dan politis.

{{caption}}
DPR Selesaikan Revisi KUHAP Akhir Tahun Ini, Baru Bisa Bahas RUU Perampasan Aset

DPR meminta waktu 6 bulan ke depan soal RUU Perampasan Aset.

{{caption}}
Golkar Dukung RUU Perampasan Aset: Begitu Siap Langsung Kita Bahas

Golkar sepakat dengan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong RUU Perampasan Aset.

{{caption}}
Harapan KPK ke Presiden Terpilih, Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan

KPK
{{caption}}
KPK Dorong Transparansi Program MBG

Ketua KPK mengungkap Kepala BGN Nanik S Deyang siap bersinergi memperbaiki tata kelola MBG dengan fokus pada transparansi dan pengawasan.

{{caption}}
Kembali Dipanggil KPK, Bos Maktour Minta Jadwal Pemeriksaan Diatur Ulang

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.

{{caption}}
Hari Ini, Mantan Bupati Pati Sudewo Hadapi Sidang Perdana Kasus Korupsi

Sudewo didakwa terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasaan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati.

{{caption}}
Kasus Korupsi Kuota Haji Memanas, KPK Kembali Panggil Bos Maktour Travel

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan penanganan perkara.

{{caption}}
KPK Tak Banding Vonis Noel Ebenezer Cs, Nilai Putusan Hakim Kasus Korupsi K3 Sesuai Dakwaan Jaksa

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

{{caption}}
Pertamina Patra Niaga Perkuat Tata Kelola Pengadaan Energi Demi Transparansi dan Ketahanan Nasional

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

{{caption}}
Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

{{caption}}
DPR Dorong Penguatan Kementerian UMKM dengan Tambahan Anggaran Rp1,5 Triliun

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

{{caption}}
Ini Isi Pasal 28 dan 28A Dalam UU Polri yang Baru soal Sikap Netral Anggota dan Jabatan di Luar Struktur

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

{{caption}}
Harga Pertamax Naik, DPR Yakini Masyarakat akan Beralih ke Pertalite

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

dpr
{{caption}}
Raih Gelar Doktor Cumlaude, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri Tawarkan Solusi Pemerataan Tenaga Medis

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

{{caption}}
Bertemu Himbara, Pemerintah-DPR Pastikan Kondisi Fundamental Perbankan Kokoh

Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.