Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
6 NTE Redeem Code Masih Aktif Hari Ini 30 April 2026, Cek Sebelum Kedaluwarsa

{{caption}}
Update Kebakaran Apartemen Mediterania Jakbar: Korban Luka 9 Orang

{{caption}}
Cerita Dramatis Penghuni Apartemen Mediterania Selamatkan Diri di Tengah Kepulan Asap

{{caption}}
Pengakuan Penghuni Apartemen Mediterania: Alarm Kebakaran dan Sprinkler Tidak Bekerja

{{caption}}
UGM Angkat Bicara Dosennya jadi Penasihat Yayasan Daycare Little Aresha

{{caption}}
Kebakaran Apartemen Mediterania Diduga Berasal dari Genset Korslet di Lantai Basement

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Berharap Kewenangan Tidak Berubah dalam RUU KUHAP yang Disetujui DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

KPK
{{caption}}
Puan Maharani: Pembahasan RUU Perampasan Aset Tidak akan Tergesa-gesa

Puan menyebut, pembahasan yang tidak sesuai mekanisme dapat menimbulkan kerawanan hukum dan politis.

{{caption}}
DPR Selesaikan Revisi KUHAP Akhir Tahun Ini, Baru Bisa Bahas RUU Perampasan Aset

DPR meminta waktu 6 bulan ke depan soal RUU Perampasan Aset.

{{caption}}
Golkar Dukung RUU Perampasan Aset: Begitu Siap Langsung Kita Bahas

Golkar sepakat dengan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong RUU Perampasan Aset.

{{caption}}
Harapan KPK ke Presiden Terpilih, Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan

KPK
{{caption}}
Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

{{caption}}
KPK Buka Suara Terkait Foto Viral Tiga Orang Pakai Rompi Tahanan di Bandara

Sebelumnya cuitan pengguna media sosial X yang disertai foto tiga orang berompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK” di bandara kemudian viral dan dibahas warganet

{{caption}}
Rawan Diserobot, 26.000 Bidang Tanah di Sulsel Belum Bersertifkat

Sementara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya mencatat sekitar 29.000 bidang tanah dengan berbagai persoalan.

{{caption}}
FOTO: Fadia Arafiq Jalani Pemeriksaan Lanjutan di KPK

Tersangka dugaan korupsi pengadaan di Pemkab Pekalongan sekaligus Bupati nonaktif Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK,

{{caption}}
Usai Khalid Basalamah, KPK Periksa Dua Bos Travel Haji dan Umrah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

{{caption}}
Komisi V DPR Desak Kemenhub Segera Evaluasi Total Taksi Green SM

Menurut Syafiuddin, keberadaan Taksi Green SM terus menjadi sorotan tajam karena tidak hanya menjadi pemicu awal kecelakaan besar tersebut.

{{caption}}
Tabrakan Kereta Bekasi Timur, PDIP: Jika Terbukti Human Error, Dirut Harus Mundur

Mufti mengaku mendengar informasi bahwa kereta Argo Bromo tak mendapat sinyal terkait keberadaan kereta di depannya.

{{caption}}
DPR Desak Investigasi Menyeluruh Kecelakaan KA di Stasiun Bekasi Timur

Terdapat dua poin utama yang disorot DPR soal kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur.

{{caption}}
Sorot Kekerasan di Daycare Yogyakarta, DPR Segera Panggil Mendikdasmen

Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

{{caption}}
Komisi I DPR: Menarik Pajak di Selat Malaka akan Menimbulkan Konflik Baru

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.