Ingin Jadi Calon Wali Kota, Sekda Depok Supian Suri Minta Restu Ridwan Kamil

Setelah setahun memimpin, Wali Kota Depok Supian Suri mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, mengajak warga berkolaborasi demi Depok maju.

Ridwan Kamil mengungkapkan ada pesan presiden terpilih, Prabowo Subianto tentang majunya ia di Pilkada DKI Jakarta.

Supian-Chandra diusung Partai Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN, Partai Demokrat, PSI, NasDem, PPP, Partai Buruh, Partai PERINDO, Gelora, dan Partai Umat.

Ridwan Kamil mengaku sudah memiliki banyak pengalaman dalam ikut kontestasi politik sebagai kepala daerah.

Ridwan Kamil merasa bersyukur memiliki pendamping atau Bacawagub untuk maju di Jakarta. Karena, Suswono disebutnya pernah berada di pemerintahan pusat.

Ridwan Kamil akan maju bersama Suswono yang menjadi Bacawagub pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 mendatang.

Deklarasi itu akan dilakukan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8) sore.

Kedatangan Ridwan Kamil dan Babah Alun ke kediaman Airlangga ini berlangsung di tengah isunya maju di Pilkada Jakarta 2024.

Dengan diterimanya surat CLTN, Supian pun mengemas barang-barang pribadinya dari ruang kerjanya.

PKS dan Golkar membuka pintu koalisi bagi partai politik lain ingin bergabung di Pilkada Depok.

PAN telah menerima berkas formulir pendaftaran dari Supian Suri

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq kalah dari Supian Suri-Chandra Rahmansyah di Pilkada Depok.

Tawuran remaja menjadi persoalan yang harus diselesaikan dengan kehadiran pemerintah.

Wali Kota Depok diduga melanggar UU Pilkada Pasal 70 ayat 2.

Pasangan Imam-Ririn memiliki visi Depok Berkarya Sejahtera Untuk Semua.

Golkar tidak meragukan mesin partai yang dimiliki PKS untuk mencapai target 80 persen

Mereka optimis bakal merengkuh kemenangan pada Pilkada Depok.

Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK, membuatnya irit bicara di hadapan publik terkait dugaan suap proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.