Sorot
{{caption}}
Cerita Dokter Icha: Pengingat agar Jabatan Tak Jadi Alat Intimidasi

{{caption}}
Kualitas Siaran Lokal Perlu Ditingkatkan agar Mandiri

{{caption}}
Gudang di Cakung Kebakaran

{{caption}}
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat

{{caption}}
Rekor Panas Ekstrem di Jerman, Jalanan Sampai Meleleh

{{caption}}
MK Ubah Aturan Pencairan Dana Pensiun Sukarela, Ini Perubahannya

Topik Terkait
{{caption}}
Pimpinan DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Kembalikan UU KPK ke Versi Lama

Penegasan ini disampaikan Cucun Ahmad Syamsurijal usai Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.

{{caption}}
Bantah Jokowi soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR Tegaskan Tak Mungkin Jalan Tanpa Surat dari Presiden

Cucun menekankan bahwa setiap pembahasan undang-undang di DPR memiliki mekanisme yang jelas dan tidak bisa dilakukan secara sepihak.

{{caption}}
DPR RI Serap Aspirasi di Sulsel: RUU KUHAP Baru, Kenapa Penting untuk Kepastian Hukum Warga Negara?

Komisi III DPR RI menyerap aspirasi di Sulawesi Selatan untuk RUU KUHAP baru. Cari tahu bagaimana revisi ini akan menjamin kepastian hukum dan hak warga negara di Indonesia.

{{caption}}
MoU Kejagung dan Operator Soal Penyadapan, Puan Tekankan Perlindungan Data Pribadi

Puan menekankan pentingnya menjaga batas antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak.

{{caption}}
Catat! Pengguna Nomor Telkomsel, Indosat, dan XL kini Bisa Disadap Kejagung

Kejagung memastikan penyadapan yang akan mereka lakukan dalam penegakan hukum.

{{caption}}
LBH Jakarta: Superioritas Penyidikan Hilangkan Pengawasan dan Pemenuhan Hak Tersangka

Keberadaan superioritas penyidikan dinilai akan berdampak buruk terhadap pemenuhan hak tersangka.

{{caption}}
Kasus Demo ASN, DPR Minta Komisi X dan Kemendiktisaintek Gelar Rapat Terbuka

Komisi X DPR RI selaku mitra kerja dari Kemendiktisaintek menggelar rapat secara terbuka jika saat bertemu Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

{{caption}}
Pimpinan DPR Minta Komisi X Rapat Bareng Menteri Satryo soal Kisruh di Kemendikti Dibuka ke Publik

Pernyataan itu disampaikan oleh Cucun, merespons soal beredarnya kabar kalau Komisi X DPR RI akan menggelar rapat secara tertutup dengan Mendikti Saintek.

{{caption}}
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim

Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.

{{caption}}
DPR RI Kawal Ketat Peraturan Turunan UU Pesantren untuk Akses dan Transformasi Pendidikan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan komitmennya untuk mengawal penerbitan dan implementasi peraturan turunan UU Pesantren guna memastikan kemudahan akses serta mendorong transformasi pendidikan pesantren yang adaptif teknologi.

{{caption}}
Wakil Ketua DPR RI Kawal Optimalisasi KUR Perumahan dan Renovasi RTLH di Bandung

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen mengawal optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung, mendorong percepatan realisasi program perumahan bagi masyarakat.

{{caption}}
Sekolah Rakyat Ubah Persepsi Pendidikan, DPR RI: Harapan Baru Masyarakat Rentan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, program Sekolah Rakyat berhasil mengubah persepsi pendidikan bagi masyarakat rentan, menawarkan harapan baru melalui akses layanan pendidikan berkualitas.

{{caption}}
Cucun PKB Ingatkan Kader 'Merawat Akar, Menyapa Zaman' di Muscab PKB Blitar Raya

Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal membuka Muscab PKB Blitar Raya, menekankan pentingnya 'merawat akar, menyapa zaman' serta target tinggi Pemilu 2029 bagi kader partai.

{{caption}}
Bocah SD di NTT Gantung Diri, Pimpinan DPR Mengaku Jadi Pukulan Berat

Pimpinan DPR menanggapi insiden seorang bocah SD di NTT bunuh diri karena masalah ekonomi.

{{caption}}
Wakil Ketua DPR: Transformasi Pesantren Krusial untuk Jawab Tantangan Zaman dan Indonesia Emas 2045

Wakil Ketua DPR RI menegaskan urgensi transformasi pesantren secara total. Ini krusial untuk menjawab tantangan zaman dan melahirkan santri berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

{{caption}}
DPR: RUU Penyadapan Hanya untuk Penegakan Hukum, Bukan Intelejen

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, memastikan ruang lingkup RUU tersebut dibatasi secara tegas agar tidak meluas ke sektor lain.