Anggota DPR Soroti Kebijakan WFH: Perlu Kajian Komprehensif dan Data Konkret

Wihadi menjelaskan bahwa pemerintah memilih mempertahankan harga BBM dengan tetap mengalokasikan subsidi

Anggota DPR mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Evaluasi WFH ASN setiap Jumat, guna memastikan efektivitasnya dalam menekan polusi dan menjaga produktivitas.

Pola kerja seperti ini berpotensi membuat hari Jumat menjadi bagian dari akhir pekan panjang, sehingga efektivitas pelayanan publik perlu jadi perhatian utama.

Pemerintah berencana terapkan WFH sehari seminggu. Siapkan diri dengan 5 aplikasi WFH pilihan yang dapat menunjang komunikasi, kolaborasi, dan penyimpanan data agar tetap produktif dari rumah.

Pemerintah menerapkan Kebijakan WFH pasca-Lebaran bagi ASN dan mengimbau sektor swasta, bertujuan mendorong efisiensi, mengurangi konsumsi BBM, dan membentuk budaya kerja digital yang lebih modern.

Khofifah menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan adalah WFH, bukan Work From Anywhere (WFA).

Pemerintah Indonesia tengah mematangkan kebijakan Work From Home (WFH) secara nasional untuk menghemat BBM dan meredam dampak kenaikan harga minyak global, menargetkan efisiensi hingga 20 persen.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah mengambil langkah strategis melalui kebijakan Efisiensi Anggaran dan skema WFH demi menjaga stabilitas nasional dan efisiensi operasional.

Dia menyebut aturan teknis terkait kebijakan WFH tersebut masih dimatangkan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sedang mempertimbangkan penerapan WFH untuk mengurangi konsumsi BBM. Stok energi nasional dipastikan aman jelang Lebaran 2026.

Indonesia sedang mengkaji penerapan skema kerja dari rumah (WFH) sebagai upaya penghematan BBM. Langkah ini diambil untuk mitigasi risiko gangguan pasokan minyak global akibat ketegangan di Timur Tengah, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

Pemerintah Malaysia sedang mempertimbangkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi pegawai pemerintah sebagai langkah efisiensi, respons terhadap kondisi geopolitik global yang dinamis.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan kebijakan WFH bagi ASN Pemprov Jatim berlanjut mulai Juni 2026, dialihkan ke setiap Jumat. Langkah ini bertujuan menyelaraskan dengan arahan nasional sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN, namun pimpinan OPD dan unit layanan publik wajib WFO. Simak detail aturan dan tujuannya dari Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae.

Pemerintah Kota Kediri mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disiplin dalam absensi saat menjalani program Work From Home (WFH), memastikan pelayanan publik tetap optimal dan efisien.

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan skema WFH 40 persen bagi ASN setiap Jumat mulai 17 April 2026, bertujuan optimalkan kinerja dan efisiensi energi tanpa mengganggu produktivitas.

Gubernur Elisa Kambu mengeluarkan Surat Edaran yang mendukung Penerapan WFH ASN Papua Barat Daya, bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali setiap Jumat, yang baru diterapkan, menunjukkan efektivitas tinggi. BKPSDM Bali memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tugas kedinasan terselesaikan dengan baik.

Anggota DPR RI mendesak percepatan digitalisasi sistem imigrasi yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, guna meningkatkan transparansi data dan memperkuat pengawasan warga negara asing di Indonesia.

Anggota DPR RI Rachmat Gobel meninjau langsung Desa Didingga, Gorontalo Utara, usai diterjang banjir bandang. Ia berkomitmen memperjuangkan bantuan besar untuk pemulihan dan pembangunan kembali desa.

Indonesia menjadi tuan rumah Forum Pemuda Muslim Internasional 2026, platform strategis bagi pemuda Muslim dunia untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi di tengah tantangan global yang kompleks.

Anggota DPR RI menyoroti krusialnya pasokan BBM dan batu bara untuk pembangkit listrik guna memastikan Ketahanan Energi Nasional dan keandalan listrik bagi masyarakat serta industri.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah daerah untuk segera memproses perizinan demi mewujudkan kepastian hukum pertambangan rakyat, melindungi pilar ekonomi kerakyatan dan memastikan keberlanjutan usaha.

Menurutnya, penugasan tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan.