Muhammad Khozin
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8684581/original/013003500_1783670415-210203.256-dpr-minta-evaluasi-berkala-kebijakan-wfh-asn-setiap-jumat-pastikan-produktivitas-dan-tujuan-tercapai-1.jpg)
Politik •DPR Minta Evaluasi Berkala Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat, Pastikan Produktivitas dan Tujuan TercapaiAnggota DPR mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan Evaluasi WFH ASN setiap Jumat, guna memastikan efektivitasnya dalam menekan polusi dan menjaga produktivitas.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8679573/original/076758200_1783668648-010659.707-anggota-dpr-soroti-kebijakan-wfh-perlu-kajian-komprehensif-dan-data-konkret-1.jpg)
Politik •Anggota DPR Soroti Kebijakan WFH: Perlu Kajian Komprehensif dan Data KonkretPemerintah mempertimbangkan Kebijakan WFH sebagai respons kenaikan harga minyak global. Anggota DPR RI Muhammad Khozin mendesak kajian komprehensif, mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi Kebijakan WFH.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8583157/original/093510900_1782544709-170129.108-bukan-sekadar-nama-anggota-dpr-pertanyakan-frasa-ibu-kota-politik-di-ikn-apa-konsekuensi-hukumnya-1.jpg)
Politik •Bukan Sekadar Nama, Anggota DPR Pertanyakan Frasa 'Ibu Kota Politik' di IKN: Apa Konsekuensi Hukumnya?Anggota DPR mempertanyakan frasa 'Ibu Kota Politik' dalam Perpres terbaru terkait IKN, sebab istilah ini tidak ada di UU IKN dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum serius.