DPR Minta Evaluasi Berkala Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat, Pastikan Produktivitas dan Tujuan Tercapai

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara berkala. Kebijakan WFH ini diterapkan setiap hari Jumat dan akan dimulai pada 1 April 2026.

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan WFH mencapai hasil yang ditargetkan pemerintah. Target utama meliputi penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan menjaga produktivitas ASN dalam memberikan pelayanan publik.

Pemerintah memiliki diskresi dalam penentuan WFH, namun Khozin khawatir pilihan hari Jumat dapat berpotensi menjadi 'long weekend'. Kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan untuk melihat efektivitasnya.

Muhammad Khozin menekankan pentingnya evaluasi berkala dan pengawasan konsisten oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa kebijakan WFH pada hari Jumat benar-benar efektif.

Ia mengingatkan agar WFH tidak hanya menjadi urusan birokrasi semata, tetapi juga terkait dengan isu transportasi umum dan pengendalian polusi udara. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan dalam pelaksanaannya.

Meskipun pemerintah memiliki kewenangan diskresi, Khozin menyuarakan kekhawatiran bahwa pilihan hari Jumat kurang ideal. Ada potensi WFH di hari tersebut justru berubah menjadi "long weekend" yang mengurangi efektivitasnya.

Kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat secara resmi akan berlaku mulai 1 April 2026, dengan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan keputusan ini.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendesain transportasi umum yang lebih baik dan mengendalikan polusi udara di daerah. Ini menunjukkan WFH memiliki tujuan yang lebih luas dari sekadar pengaturan kerja.

Namun, beberapa sektor dikecualikan dari kebijakan WFH ini untuk menjaga pelayanan publik dan operasional strategis. Sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap bekerja di kantor.

Sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan juga tidak termasuk dalam kebijakan WFH. Bidang pendidikan jenjang dasar hingga menengah tetap tatap muka, sementara pendidikan tinggi menyesuaikan.

Sumber: AntaraNews