AHY Resmi Jadi Menteri ATR/BPN, Ini 3 Target Utama dari Presiden Jokowi

Momen AHY mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo.

Ia yakin, soal upaya penerbitan sertifikat tanah elektronik bakal menjadi prioritas utama.

Saat ini AHY kembali melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Airlangga (Unair) untuk meraih gelar doktor.

AHY akan memimpin rapat perdana di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, besok.

Bersamaan dengan itu, AHY juga mendorong proses redistribusi tanah untuk melahirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.

"Saya katakan ke beliau terima kasih bapak, ini kehormatan dan insya Allah bisa saya jalankan dengan baik, walaupun waktunya singkat 8 bulan," kata AHY

Langkah ini perlu dilengkapi dengan memberikan kepastian hukum

Partai Demokrat baru kembali ke pemerintahan setelah hampir 10 tahun menjadi oposisi.

Demokrat akhirnya mendapatkan jatah menteri dari Jokowi setelah 10 tahun menjadi oposisi.

AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.

AHY yakni memberantas serta menggebuk mafia tanah tanpa harus takut.

AHY juga mengemban pendidikan di luar salah satunya Harvard University.

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menyerukan pentingnya Gerakan Nasional AYO Memuliakan Sungai sebagai akar peradaban bangsa, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian sungai.

Pengamat transportasi menilai pembangunan jaringan kereta Kalimantan akan memperkuat distribusi logistik dan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang di pulau tersebut. Rencana ini sedang dimatangkan pemerintah.

Partai Demokrat menyatakan AHY tidak mengenal Sony Sonjaya. Selain itu, AHY disebut tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan yang bersangkutan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) AHY membuka peluang besar bagi perusahaan Rusia dalam kerja sama perkeretaapian Indonesia Rusia untuk modernisasi transportasi dan konektivitas di Nusantara.

Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat kerja sama lintas kawasan.

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menandai langkah strategis percepatan proyek nasional.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah menargetkan seluruh tanah wakaf memiliki sertifikat pada 2028.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengoptimalkan lahan HGU guna mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera. Strategi optimalisasi lahan HGU ini menjadi solusi inovatif di tengah keterba

Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset hingga akhir 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa lahan.

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Kantor Pertanahan Lebak tetap membuka layanan selama libur Lebaran 2026, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus aset keluarga dan administrasi pertanahan lainnya.