AHY Resmi Jadi Menteri ATR/BPN, Ini 3 Target Utama dari Presiden Jokowi

Momen AHY mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo.

Ia yakin, soal upaya penerbitan sertifikat tanah elektronik bakal menjadi prioritas utama.

Saat ini AHY kembali melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Airlangga (Unair) untuk meraih gelar doktor.

AHY akan memimpin rapat perdana di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, besok.

Bersamaan dengan itu, AHY juga mendorong proses redistribusi tanah untuk melahirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.

"Saya katakan ke beliau terima kasih bapak, ini kehormatan dan insya Allah bisa saya jalankan dengan baik, walaupun waktunya singkat 8 bulan," kata AHY

Langkah ini perlu dilengkapi dengan memberikan kepastian hukum

Partai Demokrat baru kembali ke pemerintahan setelah hampir 10 tahun menjadi oposisi.

Demokrat akhirnya mendapatkan jatah menteri dari Jokowi setelah 10 tahun menjadi oposisi.

AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.

AHY yakni memberantas serta menggebuk mafia tanah tanpa harus takut.

AHY juga mengemban pendidikan di luar salah satunya Harvard University.

Langkah ini dinilai strategis untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

Perlu perbaikan organisasi dan pencapaian target politik tetap harus ditingkatkan, khususnya menghadapi Pemilu 2029 dan berbagai kontestasi politik lainnya.

Musyawarah Daerah (Musda) bukan sekadar formalitas atau ajang seremonial berlebihan.

AHY mengungkapkan, salah satu bukti nyata keberhasilan kawasan transmigrasi terlihat dari potensi ekspor komoditas unggulan, salah satunya durian.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggarisbawahi pentingnya Kolaborasi Pembangunan Kalimantan antara pemerintah dan perguruan tinggi, demi memperkuat SDM dan infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY menekankan semangat kebangkitan dan toleransi antarumat beragama sebagai makna Paskah, mengajak seluruh elemen bangsa menjaga harmoni demi masa depan lebih baik.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengoptimalkan lahan HGU guna mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera. Strategi optimalisasi lahan HGU ini menjadi solusi inovatif di tengah keterba

Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset hingga akhir 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa lahan.

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Kantor Pertanahan Lebak tetap membuka layanan selama libur Lebaran 2026, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus aset keluarga dan administrasi pertanahan lainnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah menyerahkan 130 sertifikat perdana program PTSL 2026 kepada masyarakat Desa Labuan, menandai dimulainya upaya mencapai target 9.000 bidang pada semester pertama tahun ini.