Sertijab Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Minta AHY Gebuk Mafia Tanah

Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

AHY mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memberikan anggaran belanja tambahan untuk 2024.

AHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.

AHY juga fokus memberantas mafia tanah yang nilai kerugiannya cukup besar.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono bersama Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah

Sehingga, hak tanah mereka tak dirampas mafia tanah.

"Jadi saya datang hari ini untuk memenuhi undangan rapat kerja," kata AHY.

Menurut AHY, mafia tanah menyebabkan kerugian negara menjadi banyak. Selain itu, rakyat juga menderita akibat mafia tanah ini.

AHY berjanji akan menindak tegas mafia tanah yang melawan hukum.

AHY mengatakan, kedatangannya ke kantor Airlangga Hartarto untuk meminta arahan terkait tugas-tugas Kementerian ATR/BPN.

AHY akan mulai mengunjungi sejumlah provinsi, salah satunya adalah Bali.

Ia yakin, soal upaya penerbitan sertifikat tanah elektronik bakal menjadi prioritas utama.

Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Logo HUT Ke-25 Partai Demokrat secara daring, menandai seperempat abad pengabdian partai kepada bangsa.

Pertemuan ini menandai langkah baru dalam penguatan sinergi lintas sektor.

Menurut AHY, program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan fasilitas pendidikan.

Menko AHY menegaskan pemikiran, riset, dan gagasan para akademisi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah

AHY menilai kolaborasi akademisi dan pemerintah penting untuk memperkuat kualitas kebijakan publik.

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menyerukan pentingnya Gerakan Nasional AYO Memuliakan Sungai sebagai akar peradaban bangsa, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian sungai.

Kantor BPN Blora bersinergi dengan aparat penegak hukum dan Pemkab Blora untuk memastikan Pengawalan Pembebasan Lahan PSN Blora berjalan lancar dan bebas praktik mafia tanah.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

Perbedaan atau ketidaksinkronan data antarinstansi berpotensi memengaruhi analisis dan keputusan yang diambil pemerintah.

Pengembalian sertifikat tanah milik Mbah Tupon ini dilakukan oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Kristanti Yuni Purwanti.

Nusron menyebut bahwa untuk melawan mafia tanah perlu memperkuat internal BPN.

Nusron mengaku akan membenahi permasalahan tersebut, sehingga kesalahan tidak terulang kembali.